JIKA BEGINI TERUS MAKA….
“Jadi, mereka selama ini nggak dihukum, Pak?” mata polos bocah itu menatap lekat sambil memegang koran.
Mereka yang dia maksud adalah para terdakwa dan terpidana pembunuh siswa STPDN (kini IPDN) Wahyu Hidayat pada 2003. Mereka tetap bisa berkarier di birokrasi, termasuk yang masih merasa menunggu keputusan Mahkamah Agung.
Untunglah saya tidak, eh belum, menjadi guru IPS atau sejenisnya di sekolah. Pertanyaan macam ini gampang tapi menjawabnya tidak mudah, butuh kebijaksanaan (kalau kawicaksanan, hanya Wicak yang punya).
Guru akan kerepotan jika anak bertanya penuh desak, “Jadi, kalau nggak ada ramai berita di media, jaksa nggak akan menangkapi mereka lagi?”
Pendidikan juga berarti penanaman nilai-nilai, tentang apa saja yang luhur, yang seharusnya. Seiring perkembangan anak, tentu saja perlu penyodoran realitas untuk disikapi, bahwa apa yang semestinya ternyata jauh panggang dari api. Makin gede angka korupsi makin berkumungkinan ringan hukumannya, bahkan bisa bebas demi hukum.
Untung saya bukan guru IPS dan sejenisnya. Tanggung jawab saya tak seberat mereka. Padahal yang dihadapi tetap sama: pedagogi buruk dari penyelenggara negara.
Hanya ini yang bisa saya katakan: “Ada yang nggak beres, sayang.” Akan capek saya kalau menjelaskan belitan birokratis yang menyangkut memo, kesepakatan di luar hukum, penjaminan, sponsor atas nama semangat kedaerahan (atau malah demi kepetingan nasional), dan hal-hal aneh lainnya.
Taruh kata para terdakwa masih menunggu keputusan hukum yang berkekuatan pasti, maka demi kepentingan banyak pihak, termasuk perikeadilan dan pendidikan bagi rakyat, mestinya mereka tidak dipekerjakan.
Bagi hamba hukum, itu akan mempermudah pekerjaan, karena tinggal menangani orang biasa, bukan pejabat publik (sesuatu yang mestinya juga gampang ding).
Bagi si terdakwa, kalau kita berbaik sangka, akan lebih enak kalau dia tak menjabat — secetek apa pun jabatannya. Alangkah tak enaknya, bagi manusia normal yang berbudi luhur, jika ada bisik-bisik, “O, dia pejabat yang dulu disidang karena tuduhan membunuh itu ya?”
Misalkan mereka tak menjadi ambtenaar selagi menunggu keputusan MA, lantas setelah keluar keputusan yang mengukuhkan bagaimana?
Lebih khusus lagi sodokan hipotetis ini: sekeluarnya mereka dari menjalani hari-hari panjang (eh pendek) di rumah bui, untuk membayar tindakannya pada masa lalu, masih bolehkah jadi ambtenaar?
Semua orang tahu, meski gaji resmi tak sebesar perusahaan multi/transnasional, masih banyak orang yang mengantre jadi pegawai negeri atas sejumlah alasan. Stok yang lebih muda, dan semoga lebih cerdas lagi produktif, layak mendapat prioritas.
Tak penting adakah peraturannya, rasanya semua orang setuju (apalagi profesor pendidik calon birokrat), barang siapa eh… siapa pun yang pernah kesandung pelanggaran hukum serius, bukan cuma lupa memakai helm, tak layak jadi abdi negara.
Ternyata tak rumit persoalannya. Tak rumit untuk terpidana yang kasasinya ditolak MA. Tak rumit untuk seorang penggombal yang bukan guru IPS, bukan penegak hukum, bukan pejabat wilayah, pun bukan pemuja Dewi Formalina. Kecuali surat berkelakuan baik yang dipakai adalah dari Kepala LP: “Ybs selama blablabla… terampil mengelas dan mengobras…”.
Tautan:
+ Menimbang IPDN
+ Saya tidak anti-IPDN
© Ilustrasi: repro Koran Tempo
ariskipli | 27 06 2007 @ 12.41.18
huwdhwehweqwjekqkwe
Ipang | 31 05 2007 @ 9.58.37
gw cuma pgen ngomong…”salah satu faktor tingginya tingkat korupsi di Indonesia adalah adanya sistem pendidikan di IPDN!!!” Masih belajar aja sok jagon, sok preman, sok pinter, sok wibawa…TAI!!!
Apa sih bagusnya IPDN???Ga ada…Apa sih yg disumbangkan ke Pemerintah dr IPDN???…yah anda benar, “KORUPTOR+PREMAN”…Wah…BENTO skrg ada saingan tuh, IPDN!!!
adi pratama | 29 04 2007 @ 20.50.58
gimana seh IPDN??
katanya pendidikan untuk calon BIROKRAT.Nyatanya kayak mo dijadikan pekerja RODI alias Penyiksaan…Kejem Banget…
Lebih baik,dana pendidikan dari Pemerintah di salurkan ke Universitas yang benar-benar pantas menerimanya….bukan untuk sekolah pembunuhan dalam negeri….
Omong doang | 25 04 2007 @ 7.05.09
Sebenarnya jangan cuma dihujat si terpidana aja. Mestinya pihak2 yang bersangkutan dengan eksekusi atas putusan MA itu juga harus dihujat, karena memang mereka juga bangsat. Sebab telah ‘bermain’ dengan pihak terpidana sehingga proses hukum bisa ditunda, bahkan mereka tetap bisa bekerja di birokrat
ipn bangsat | 23 04 2007 @ 17.29.50
muka terpidana kasus wahyu hidayatnya
ngeselin amat, pengen gw ludahin tuh
gak terlihat penyesalan lagi dimukanya
Demi Indonesia kok dibilang konyol? « wadehello :) | 23 04 2007 @ 9.42.38
[...] Silahkan tuduh saya menggeneralisir, tapi bila akhirnya kapal itu tenggelam, mereka semua PANTAS dan HARUS ikut tenggelam. Ekstrim? Supaya lebih ekstrim, kapten kapal juga harus DIHUKUM MATI, BERKALI-KALI!!! *sambil nunjuk-nunjuk langit* Hehe, hiperbola sih, tapi anda mengerti kan? Kalaupun ada yang selamat, apalagi kalau sampai dijadikan pejabat, mereka bukan hanya jadi sampah, tapi SAMPAH BERACUN yang hanya akan jadi jongos para pembusuk di negeri ini. [...]
Sam-Sambas | 23 04 2007 @ 2.11.49
Ampun deh luw! Ngomong apa lagi tentang IPDN, sudah teeerlaluuu… (gaya pengucapannya seperti rhoma irama dah)…
Untuk cerita hari bumi kemarin, klik http://samemo.blogspot.com/
bluquthuk | 22 04 2007 @ 11.13.05
ihhh serem banget yach…..?
ngeri…?
mga2 aja amal baik temen2 kita di IPDN bisa diterima di Sisinya amien..!!!!!!
makane kalo’ gebug pake perasaan dong..! udh tau di pukul sakit tapi kok di turunin juga ke adek2 nya????
G O B L O K
bedhez | 21 04 2007 @ 19.54.55
hehhhhhhhhh ….
namung saged unjal ambegan dowiiiiiiiiii,Pakdhe..
amien | 19 04 2007 @ 17.00.29
g asikkkkkkk
g bisa ngawurrrrr…. hihihi
kayak hukum pasar aja dunk…
selama masih ada peminatnya dan laris kenapa harus dibubarin ???
ada yg mati aja kita tetep laris kok :P
buktinya SBY aja g berani ngebubarin… huhuhu
amien | 19 04 2007 @ 16.57.47
tes tes
sawung | 19 04 2007 @ 14.23.24
liat blognya tuh om di http://ipdnmania.wordpress.com/
Dhany | 19 04 2007 @ 13.57.18
masih lumayan IPDN korbannya baru 10.
di virginia amrik barusan 32 mahasiswa-nya jadi korban tewas…
aroengbinang | 18 04 2007 @ 22.54.53
ketika tiba waktunya, hutang harus dibayar, dan orang gak bisa lari lagi. salam.
sluman slumun slamet | 18 04 2007 @ 15.26.45
akin gak percaya kalau Tommy SOEHARTO benar-benar di”krangkeng” .
Kasus meninggalnya Cliff Muntu ternyata menjadi sebuah momentum besar
untuk membuka aib bangsa kita. Bagaimana tidak? Kasus pembunuhan Wahyu
Hidayat, seorang praja STPDNm pada tahun 2003 lalu ternyata masih
belum tuntas. Para PEMBUNUH (sesuai keputusan MA, lembaga peradilan
tertinggi di Indonesia yang menyatakan “TERBUKTI dan BERKEKUATAN HUKUM
TETAP”) masih menghirup nafas dengan lega, bahkan setiap bulannya
mereka mendapatkan makan dari uang rakyat. Mereka masih dengan santai
menggunakan “kostum keki” dan “kostum linmas”.
Baru setelah aib STPDN (atau apalah namanya) terbongkar, mereka
di”panggil” kejaksaan untuk dieksekusi. Kalau saja kasus ini tidak
terbongkar dan di-ekspose oleh media, mereka akan terus berkarir dan
suatu saat akan menjabat ESELON SATU.
Saya heran, HANYA sebagai PNS berpangkat PENATA MUDA golongan III-A
SAJA, mereka sudah BISA mendapatkan KEKEBALAN HUKUM. Bisa dibayangkan
bagi OKNUM-OKNUM yang memiliki JABATAN atau KEKAYAAN lebih tinggi,
tentu malah bisa berbuat APAPUN di INDONESIA ini.
(Oh, ya saya jadi makin gak percaya kalau Tommy SOEHARTO dulu
benar-benar di “krangkeng” di Nusa Kambangan, jangan-jangan di Hard
Rock. Hehehe jangan negatip tingking ah).
Seseorang yang nyaris “dibina(sakan ?)” oleh senior STPDN.
Tahun 1999 ikut seleksi STPDN, lolos tes tulis dan psikotes tapi
Alhamdulillah gagal di tes kesehatan.
Sekarang menjadi abdi negara tanpa “kostum”, tinggal di Malang.
DUKUNG PAK INU ! | 18 04 2007 @ 10.21.01
DUKUNG PAK INU!
Pak Dosen satu ini harus kita dukung! Jarang2 ada orang seberani dan sevokal beliau!
Demi Indonesia kok dibilang konyol? « w a d e h e l | 18 04 2007 @ 9.31.33
[...] Silahkan tuduh saya menggeneralisir, tapi bila akhirnya kapal itu tenggelam, mereka semua PANTAS dan HARUS ikut tenggelam. Ekstrim? Supaya lebih ekstrim, kapten kapal juga harus DIHUKUM MATI, BERKALI-KALI!!! *sambil nunjuk-nunjuk langit* Hehe, hiperbola sih, tapi anda mengerti kan? Kalaupun ada yang selamat, apalagi kalau sampai dijadikan pejabat, mereka bukan hanya jadi sampah, tapi SAMPAH BERACUN yang hanya akan jadi jongos para pembusuk di negeri ini. [...]
Bubarkan IPDN!!! « My Little Homeland | 17 04 2007 @ 20.25.53
[...] Buat anda yang menganggap ini adalah letupan emosi sesaat?, bagi anda yang ingin mempertahankan IPDN, bagaimana anda menjelaskan hasil ini, manusia terbaik bangsakah yang berbuat?, bagaimana dengan ini dan ini, Penguasa yang bijak kah mereka? [...]
singgih | 17 04 2007 @ 16.42.37
Walah, bener paklik. lha saya guru IPS SD, mbingungi pas anak-anak (yang baru klas 5 dan 6) nrocos nanya tentang IPDN ama para ‘teroris gentayangan itu’. piye jal ? padahal, bagi anak SD, guru IPS adalah semacam ensiklopedi yang harus siap dibukak dan ditanyak. Lhah, paling pool, ya dijawab bahwa mereka lah yang harus ngubah negara ini. Sekali lagi, Piye jal ?
Qky | 17 04 2007 @ 13.37.04
IPDN? apaan tuch? NGGAK PENTING!
thya | 17 04 2007 @ 12.43.56
Jadi, inti dari tulisan paman adalah:
Jaman skarang anak sudah pintar-pintar,
Informasi sudah sangat mudah diperoleh,
Maka, jadilah ORANGTUA yang selalu bijaksana menyikapi perkembangan situasi sosial-politis, supaya tidak gagap ketika ditanya oleh sang anak & tidak asbun.
;-)
mbèk | 17 04 2007 @ 1.21.53
yang saya heran dan ingin tahu, apa mereka yang terbukti menganiaya hingga si korban terbunuh tersebut tidak “impèn2en” ya? dengan kejadian itu kok ya masih bisa bekerja dengan santai…
seperti lagunya iwan fals, nurani dimana dirimu…
luluk | 16 04 2007 @ 23.02.39
Ini dia…STPDN and the gang…Ditengah kesibukan yang berhubungan dengan panganiayaan, masih sempat rupanya ber-prenster-ria. Cubak kita lihat kayak apa tampang anak2 STPDN…
http://www.friendster.com/friends/12612764
Rian | 16 04 2007 @ 21.43.44
Negara negara
Negara harus adil
Kalau tidak bubarkan saja
Atau ku adukan pada sang sepi
Biho | 16 04 2007 @ 19.35.01
adili dan hukumlah sehukum-hukumnya :D
timpakul | 16 04 2007 @ 17.50.47
hmm… :(
agusset | 16 04 2007 @ 17.24.31
kalau mereka masih bebas, sebenernya yg “salah” bukan IPDN lagi, tapi ya karena hukum di kita memang menganut azas “kekeluargaan” dan “musyawarah untuk mencapai mufakat”…
sekalian aja bubarin indonesia, karena yg gak beres itu ternyata indonesianya… hahaha…
firman firdaus | 16 04 2007 @ 16.59.55
bubar!
hyuuga | 16 04 2007 @ 16.37.32
mereka dipekerjakan mungkin biar tahu bahwa sebenarnya kekerasan itu sangat tidak perlu dalam pekerjaan mereka. heu.., nampak tidak ngefek.
didats | 16 04 2007 @ 16.18.31
otak-otak mereka itu memang udah di cuci abis.
jadi, kayaknya memang salah satu jalan ya di bubarkan aja.
ngeri ngeliat beberapa tahun mendatang, indonesia dipimpin oleh mereka-mereka.
sayang, jadi kuwaiti di sini susah buat cowok…
hahaha… :P
mpokb | 16 04 2007 @ 15.38.58
beuh.. antre tanda tangan camat buat KTP aja lama banget, kudu main cilukba dulu. kalau ada satu birokrat yg bisa bikin sistem tidak berbelit2, baru saya akui dia putra/putri terbaik.
henny | 16 04 2007 @ 15.38.15
KASUS IPDN..capek ngomelnya ngak guna..wong yg bersangkutan telinganya budeg otaknya kosong
bank al | 16 04 2007 @ 15.15.45
Foto Paman Tyo yg sebelah mana ?
arya | 16 04 2007 @ 15.11.35
ow… kayak gitu toh muka2 pembunuh wahyu hidayat? :D
andrias ekoyuono | 16 04 2007 @ 15.01.35
Dulu sempat berpikir kalo hanya kasus korupsi saja yang bisa dimainkan, ternyata kasus pidana pun bisa dimainkan. oalah tobat-tobat
ndahmaldiniwati | 16 04 2007 @ 14.22.56
harusnya pihak wahyu hidayat diwakili pengacara yg bonafid ka’ kasusnya alda itu lho, jadi kan presure-nya lbh mantaBH! kalo ga’ gembar gembor di media ga’ bakal ada yg denger apalagi brsimpati;(
Ayo media, terus blow up IPDN, biar masyarakat tidak lupa (lagi)!!
eka | 16 04 2007 @ 13.29.50
Om apa pura pura gak ngerti ya? Kan yang bikin sekolah itu pejabat, jadi dia bikin sistem yang buat enak (dan aman) pejabat senior. Si pejabat baru jadi tetep tunduk nduk pada pejabat senior. PEjabat disini ya semua department, Depdagri kan temennya polri atau kehakiman. Sama aja toh.. Ya terus muter muter kaya gitu. Walo uang rakyat yang dipake dana sekolahan itu biar katanya dana pendidikan bisa nyampe 20% APBN diselewengkan untuk anggaran belanja sana sini, toh rakyat ributnya cuma di media saja. Ato yang kaya om gini ngomel ngomel ndiri di blog. Sudah untung hari ini saya baca blognya si om ni.
Deny | 16 04 2007 @ 12.26.09
kurang penanaman values di ipdn ya mungkin?
cuma kedisiplinan aja dan balas dendam (kaya film india).
om, ngasih usul dikit
mbok ya kata-kata yang susah (ambtenaar dan pedagogi) itu dikasih acronym-nya dengan menggunakan html.
jadi, orang yang awam dan krucil seperti saya ini,
bisa ngerti dan nantinya bisa ikutan ngomong kaya ningrat :D
suwun, om.
tukangkomentar | 16 04 2007 @ 12.12.21
Ekornya ikut bergoyang senada kepalanya, kan?
Atau: ikan busuknya dari kepalanya dulu, iya kan?
Mentalitas manusia (Indonesia): begitu pakai seragam (apakah seragam tukang parkir, polisi atau apapun) langsung merasa berada di atas masyarakat umum. Jadi ya tindakannya sewenang-wenang.
prihatin | 16 04 2007 @ 11.25.08
paman terlalu baik, bijak, konseptual tapi kita kan ga’ sabar. gimana kalo orang2 yg di photo sebelah disemprot pake mobil tinja???? setiap rt/rw patungan buat nyewa mobil tinja lantas nyemprot mereka para pembunuh itu???
yg pragmatis gitu loh paman!!! :D
anima | 16 04 2007 @ 11.04.51
kemaren saya nonton di sctv neh, memang bener-bener ada yang ga beres..