![Blogombal [√]](http://blogombal.org/wp-content/uploads/2010/11/blogombal-java691.png)
KITA JANGAN MENYERAH HANYA GARA-GARA CALO.
Untunglah saya bukan guru pendidikan kewarganegaraan, sehingga tak perlu kerepotan menjawab pertanyaan murid. Misalnya tentang rencana dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR, yang kalau ditotal kopral akan menjadi Rp 8,4 triliun — lebih besar daripada dana talangan Bank Century yang Rp 6,7 triliun. Itu duit rakyat, dari APBN.
Atas nama “percepatan dan pemerataan pembangunan daerah pemilihan”, maka dari sisi distribusi Jawa ( 39 dapil, 306 kursi parlemen) akan mendapat Rp 4,59 triliun. Sedangkan Luar Jawa (77 dapil, 254 kursi), akan mendapatkan Rp 3,81 triliun.
Hanya angka. Baru rencana. Tapi duit selalu berpeluang bocor bahkan menguap. Silakan Anda otak-atik lebih jauh, tanpa bantuan dukun. Budiman Sujatmiko, bekas ketua Partai Rakyat Demokratik yang sekarang mewakili PDIP di DPR-RI, dikutip, “Tahun 2014, jangan-jangan harus didirikan LP khusus anggota DPR.”
Untung baru rencana. Untung baru Golkar yang jujur menyatakan niat soal dana — semoga partai lain ogah. Untung Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah menyatakan, jika disetujui maka anggaran itu hanya akan menimbulkan inefisiensi.
Lalu apa masalahnya? Inilah tahap yang harus kita lalui dalam menyusuri jalan berkerikil dan berduri, dan di ruas tertentu berlumpur rawa, yang bernama proses demokratisasi. Ada saja kekonyolan dan petualangan politik yang mengatasnamakan rakyat, baik oleh penguasa maupun wakil rakyat (partai).
Di situ nurani dan akal sehat, pun cita-cita luhur, boleh dikesampingkan oleh para petualang karena politik adalah seni. Tepatnya seni untuk membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Apa bedanya dengan sihir dan sulap?
Kalau sihir, tak semuanya kita pahami. Tidak bisa dinalar tapi terjadi. Kalau sulap hanya tipuan, ada ilmunya, dan siapapun yang terampil bisa melakukannya lalu menularkannya kepada orang lain. Lebih lucu lagi, sebagian yang nonton tahu trik itu tapi tetap terhibur.
Nah, yang dilakukan oleh politikus itu — atas nama seni — juga semacam sulap, tapi tak menghibur. Setidaknya kesadaran kita akan rasa terkhianati itu muncul setelah tontonan usai. Kita menyumpah tiada habis karena kita ikut menyediakan kelinci dan kartu-kartu palsu untuk atraksi sulap, bahkan mungkin dengan suka rela, penuh dedikasi.
Seni tentang kemungkinan adalah soal memanfaatkan euforia, ketidaktahuan, kebingungan, dan tarik-menarik opini dalam masyarakat. Golkar sangat terlatih untuk itu. Terlatih untuk meraih, memanfaatkan, dan bila perlu memanipulasi kekuasaan atas nama rakyat. Partai lain baru belajar, baik melalui beberapa pensiunan militer maupun eks-kader Golkar yang pindah kapal. Pada masa lalu, militer dan Golkar adalah dynamic duo.
Lantas rakyat bisa apa? Pertama memelihara kewarasan. Kedua ya bersuara. Keduanya bisa dilakukan melalui pendidikan, tak hanya dalam ruang kelas.
Soal memajukan daerah, itu memang menjadi perjuangan wakil rakyat di parlemen — sesuai janji waktu kampanye. Tapi perjuangan mestinya dilakukan secara terbuka dan sekaligus sesuai akal sehat dan nurani, dengan mengedepankan modal awal dan peluang pengembangan wilayah secara berkesinambungan dan tumbuh terus, bukan sekadar menjadi calo agar ada gelontoran dana siap pakai, lalu ujung-ujungnya rakyat dibuat terkesima oleh si legislator.
Jika hanya menyangkut pembagian untuk setiap anggota DPR-RI per daerah, maka siapapun kampret yang jadi wakil menjadi tidak penting. Tak perlu pemilu, cukup undian saja untuk menentukan siapa yang akan mewakili daerah untuk membawa duit dari Pusat.
Bagaimana menyerap aspirasi konstituen di daerah elektroral, itu tugas tiada henti setiap partai, legislator, dan kandidat. Biayanya? Tak perlu merampok APBN, yang sebagian adalah dari pajak rakyat.
Sememuakkan apapun politikus, partai, dan parlemen, kita tetap memerlukan mereka. Demokrasi bukanlah surga, tapi itulah satu-satunya sistem yang mengakui kemanusiaan kita dan terbuka terhadap koreksi. Jalan menuju ke sana sering konyol, tak bermutu, tapi ya harus kita hadapi.
Hanya karena putus asa maka kita akan merindukan diktator. Diktator yang akan melindas siapapun yang berbeda suara. Bahkan jika organ pengawasan dikatator bisa menyelami mimpi kita saat tidur pun maka otak kita akan dibedah. Emang enak?
© Ilustrasi: Kompas
If you enjoyed this article, please consider sharing it!
44 Responses to Dana Aspirasi Gombal
Leave a Reply
Antyo Rentjoko. Pondokgede - Jakarta PP. Ngeblog setiap sempat dan ingat tanpa mengenal tenggat. Tidak menolak sumbangan uang asal tanpa syarat. :)
Blog ini dan blog lainnya teragregasikan di antyo.rentjoko.net.
antyo.rentjoko.net- Dering Telepon Landline February 10, 2012Suatu hari fixed-line kantor berdering berkali-kali. Mirip kantor betulan! Binis adalah krang-kring. Seperti dalam film lama. Tetapi kini orang kantoran makin sering berponsel. Langsung ke tujuan. Tarif lebih murah. Di rumah pun telepon kabel tak seaktif dulu. Selain untuk memesan gas dan air galonan, telepon untuk interlokal. Mungkin semakin jarang keluarga […]antyo
- Dering Telepon Landline February 10, 2012
- Cicitcuit!
- RT @cho_ro: Jadi social smoker itu karena gak ada obat mati gaya. masalahnya dari social smoker ke pecandu itu tinggal selangkah ~ @pamanTyo February 10, 2012 glennypy6 (Glenny Jonathan)
- RT @cho_ro: Jadi social smoker itu karena gak ada obat mati gaya. masalahnya dari social smoker ke pecandu itu tinggal selangkah ~ @pamanTyo February 10, 2012 hollowayzr4 (Holloway Wharton)
Recent Comments
pasang iklan baris gratis tanpa daftar» artikelnya bagus,,,thank’ s ya , salam kenal & bai yang mau Pasang Iklan Baris Gratis | Pasang Iklan Online- pasang iklan baris gratis tanpa daftar» artikelnya bagus,,,thank’ s ya , salam kenal & bai yang mau Pasang Iklan Baris Gratis | Pasang Iklan Online
- pasang iklan baris gratis tanpa daftar» artikelnya bagus,,,thank’ s ya , salam kenal & bai yang mau Pasang Iklan Baris Gratis | Pasang Iklan Online
- pasang iklan baris gratis tanpa daftar» artikelnya bagus,,,thank’ s ya , salam kenal & bai yang mau Pasang Iklan Baris Gratis | Pasang Iklan Online
- pasang iklan baris gratis tanpa daftar» artikelnya bagus,,,thank’ s ya , salam kenal & bai yang mau Pasang Iklan Baris Gratis | Pasang Iklan Online
anggota dewan kita sekarang memang banyak yg tak tahu malu.. belum lagi dengan pembangunan gedung yang sebenarnya sudah disetujui oleh seluruh anggota dewan kita.. bagaimana nasib rakyat bila wakilnya seperti ini terus :((
lawang recently posted..Pentingkah Amandemen kelima UUD 1945 Usulan DPD
wahhh… ini mah udah rahasia umum, Mas… hehehe
Hidup Indonesia….!
http://ekos06.student.ipb.ac.id
—
Rahasia kok umum ya. :D
/tyo/
Wah… seru juga ya.. ada yang balik bela diri dengan tak kalah panjangnya dari ulasan mas Gombal dengan seabrek data dari sebrang yang dah mapan, dan gak kalah lagi dasar nya dibuka satu2 iya lah.. pd waktu mau nyalon.. janji muluk yang disampaikan.. dah duduk.., lupa dan ingkar ada nya.. lupa diri, serakah,dan tak pernah puas.. sadarlah.. pertanggungan jawab kita nanti kemana.., penderitaan dan kekurangan saudara2 kita siapa yang perduli…, coba renungkan.. apa yang dah kita perbuat..
Gombal Mukiyo yao..yao…
Aah, Sudahlah yth Anggota Dewan,
Kalau memang alasannya Aspirasi Daerah tidak terakomodasi oleh pemerintah, yang harus dilakukan: tingkatkan kinerja Anggota Dewan!
Perbaiki yang sudah ada, bukan buat Dana Aspirasi yang menambah runyem masalah di Bangsa ini.
Mari menjadi manusia Indonesia yang lebih cerdas dan simpel memecahkan masalah
pengennya ga usah ada DPR karena makannya lebih banyak dari kerjanya. para pahlawan yg berkorban darah dan nyawa pasti akan nangis kalo tahu negeri ini akhirnya dijajah justru oleh segelintir orang saja. apa perlu negeri ini merdeka dua kali.
mari wujudkan kesejahteraan rakyat dengan rapat di Ritz Carlton. semoga semua daerah bisa bangun Ritz Carlton :D
SK Jumat, 11 Juni 2010
Wacana usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per tahun per daerah pemilihan bagi kalangan anggota DPR mendapatkan reaksi keras dari media, pengamat maupun pemerintah. Kalau dicermati, sebenarnya argumentasi mereka itu lebih banyak pada kurangnya informasi yang disampaikan kepada publik. Karena itu, diperlukan komunikasi politik yang baik, sehingga gagasan yang dilontarkan bisa diterima dan dicerna secara jernih oleh masyarakat luas.
Beberapa hal yang menjadi perdebatan, pertama, pandangan bahwa sana aspirasi DPR melanggar konstitusi tidaklah benar. Dana aspirasi, seperti halnya earmark di Senat Amerika atau priority development assistance fund oleh senator di Filipina, begitu juga di Denmark, Swedia, Norwegia adalah provisi legislasi untuk menyetujui secara langsung penggunaan dana untuk spesifik program prioritas pembangunan daerah.
Caranya yaitu dengan menambahkan anggaran pada kegiatan yang telah disetujui bersama oleh pemerintah atau mengurangi anggaran suatu proyek, dengan beberapa persyaratan khusus. Biasanya para legislator di negara lain memasukkan anggaran tersebut dalam beberapa proyek pembangunan pemerintah di distrik tempat mereka dipilih. Seperti halnya earmark, dana aspirasi tidak berpotensi melanggar fungsi parlemen dalam UUD 1945, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UUD 1945 tidak ada yang dilanggar karena dalam hal ini DPR bukan eksekutor, pelaksana atau pengguna anggaran, melainkan tetap dalam fungsinya, yaitu melaksanakan fungsi anggaran. UU No 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah. Jadi, tidak ada yang dilanggar, karena dana aspirasi itu yang dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah dalam bentuk program pemerintah.
Tidak mungkin setiap anggota parlemen menyetujui rencana kerja pemerintah dalam paripurna tanpa mengetahui di sektor mana mereka bisa mengawasi penggunaan anggaran itu secara mendetail. Dengan kata lain, RAPBN yang disusun pemerintah harus bisa merepresentasikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi langsung masyarakat via perwakilan mereka di parlemen. DPR bisa membahas hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) UU No 27 Tahun 2009 untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap RUU yang diajukan presiden.
Kedua, menyangkut asas perimbangan daerah di mana terdapat argumentasi melanggar UU No. 33 Tahun 2004. Perimbangan daerah sudah jelas direpresentasikan oleh jumlah perwakilan daerah yang duduk di DPR, sesuai dengan proporsionalitas penentuan daerah pemilihan (dapil). Konsep pemerataan itu berlapis, bisa dengan proporsi penduduk, bisa pula dengan pertimbangan khusus, melalui jalur program yang lain seperti dana alokasi khusus atau dana alokasi umum yang jumlahnya jauh lebih besar.
Penetapan prioritas pembangunan dengan dana aspirasi justru dapat lebih tajam karena aspirasi bottom-up dari masyarakat. Jadi, berbeda dengan program dari musrenbang yang masih termasuk subordinat eksekutif yang berpotensi memiliki kepentingan untuk menetapkan prioritas yang berbeda dari masyarakat. Karena itu, rencana penggunaan dana aspirasi tidak melanggar konstitusi.
Ketiga, menyangkut adanya kekhawatiran terjadinya korupsi, calo anggaran atau penyelewengan uang negara. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa DPR bukan bertindak sebagai pelaksana atau pengguna anggaran, sehingga pelaksanaan program tersebut mulai dari tahap seleksi sampai eksekusi proyek, semua dilakukan oleh pemerintah. Secara mekanisme, ini tidak dimungkinkan adanya insentif uang langsung ke tiap anggota DPR.
Secara statistik, kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pejabat publik, hampir 90% lebih bukanlah pejabat yang dipilih melalui sistem pemilihan langsung. Sistem pemilihan langsung secara efektif menaikkan tingkat akuntabilitas penerima mandat, seperti halnya anggota DPR terpilih. Kecil kemungkinan anggota DPR tersebut menjadi calo anggaran di daerah pemilihannya karena dapat berdampak luas terhadap tingkat elektabilitasnya. Justru dengan mekanisme dana aspirasi ini, akan memotong peran calo-calo anggaran di Senayan yang mengatasnamakan pembangunan daerahnya untuk meminta bisnis atau program dari para mitra kerjanya di pemerintah secara bisik-bisik.
Di Amerika, earmark sering dikonotasikan menjadi legislasi pork barrel, walaupun sebenarnya berbeda. Earmark atau kalau di sini dana aspirasi adalah objective determination before the fact (penetapan tujuan sebelum pelaksanaan program). Sedangkan pork barrel adalah spending subjective (pelaksanaan anggaran) di mana “oknum” legislator yang disebut pork adalah suatu hal yang lain.
Hal yang sering diberitakan adalah senator Rep Ted Steven dari Alaska yang dikenal mengajukan alokasi anggaran 398 juta dolar untuk membuat jembatan yang menghubungkan Ketchikan International Airport dengan pulau kecil Revillagigedo Island yang “hanya” dihuni 50 orang. Ted didrop dari semua tuduhan tanggal 1 April 2009 oleh jaksa Eric Holder. Hukuman yang didapat Ted Steven, senator selama 31 tahun, adalah kalah oleh Demokrat Mark Begich, bukan karena kasus korupsi atau penyelewengan earmark. Kasus lain sangatlah sedikit apabila dilihat dari pelaksanaan earmark di Amerika yang dimulai tahun 1873.
Jika dibandingkan dengan besaran proposal dana aspirasi Rp 15 miliar/tahun/anggota dengan total Rp 8,4 triliun, itu belum seberapa dengan earmark di Amerika yang besarnya 2% dari total bujet federal. Di Filipina, setiap senator berhak menganggarkan sebesar 200 juta pesos atau sekitar Rp 39,7 miliar atau 70 juta pesos setara dengan Rp 13 miliar rupiah bagi representatif daerah. Dan, sekali lagi, anggota kongres “hanya” mengalokasikan (directed project), bukan sebagai pelaksana.
Secara tidak langsung, konsep dana aspirasi ini juga untuk mengimbangi agar tidak terjadi lagi pola executive heavy, di mana rentan untuk tumbuh menjadi otoritarian baru atau rezim baru. Mungkin, kalau dana aspirasi ini diganti menjadi program asistensi prioritas pembangunan daerah, bisa berkurang pendapat miring di media. Kita semua tahu bahwa kesejahteraan masyarakat terbukti tidak dapat tinggal landas apabila kekuasaan terpusat.
Karena itu, kita semua perlu terus mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Mari kita semua berkarya menjadi manusia Indonesia yang sanggup bekerja keras, berpikir cerdas, dan melakukan langkah-langkah taktis.***
Bobby A Rizaldi
Penulis adalah anggota Komisi VII F-PG DPR
dasar benalu alibi wakil rakyat,,,!!!!!
karna semua “yang di sana” dapat bagian maka ga bakal ada yang mempermasalahkan.
Dasar kampret!
Itulah kenapa saya termasuk golput.
Halah dana aspirasi itu cuma bentuk korupsi yang diganti namanya aja.. Kamuflase doang..
wow… ini info beneran?? qo tagnya Komedi Indonesia ya??
gombal sekali, katanya ngotot dana aspirasi untuk “memperjuangkan rakyat” tapi berangkat kerja pulang pergi masih pake mobil mewah yang wah-wah, tunjangan kerja sana-sini, gajinya saja sudah jauh melebihi yang diperoleh “rakyat” itu sendiri, apa kata dunia… bukannya para wakil rakyat itu lulusan S1 semua ya pernah diajarin pastinya metode penelitian, jangan asal sebut DANA saja pak e buk e, lebih baik bagaimana membuat dana anggaran yang sudah ada menjadi dana yang lebih merata manfaatnya, kok ya mikirnya nambah2 dana mulu, males apa mikirin buat metode yang lebih ciamik ?
doh kok jd bgini y Indonesia..kacau..
(http://tric06.student.ipb.ac.id/)
mau jadi apa Indonesia kalau begini -_-
…hmm… kira-kira berapa kenaikan prosentase golput pada pemilu berikutnya ya paman?…
—
Golput atau ikut, ada yang lebih menarik: perjuangan partai besar untuk menambah angka hangus agar jumlah partai kian sedikit dan sederhana. :)
/tyo/
“Demokrasi bukanlah surga, tapi itulah satu-satunya sistem yang mengakui kemanusiaan kita dan terbuka terhadap koreksi.” apa iya tho paman? kok kaya gak ada jalan lain aja?
—
Sejauh saya lihat ya itu. Tentu dalam situasi normal, tanpa darurat ratratrat >D
/tyo/
walah 15 miliar per anggota… buat apa aja ya itu?
—
Buat mborong cendol dan kerupuk! :D
/tyo/