Membeli Pekerjaan

UNTUK DIBAYAR HARUS MEMBAYAR DULU.

Tak ada yang gratis, kata seseorang. Semua harus dibeli, kata orang yang lainnya lagi. Harus dengan uang, tak cukup dengan keterampilan, kerja keras, reputasi, dan niat baik, kata orang selanjutnya. Apa yang dijual, apa yang dibeli? Pekerjaan. Atau calon pekerjaan. Bisa PNS, bisa sekolah dinas, bahkan Dony Alfan bilang di Twitter bahwa untuk menjadi operator SPBU pun katanya harus bayar.

Tentu itu tak berlaku untuk semua orang. Tapi bagi yang meyakininya, selalu saja membuktikan bahwa itu semua benar. Bagi yang tidak, ya selalu membuktikan bahwa yang namanya modal itu adalah kemampuan, etos kerja, kreativitas, dan kecerdasan sosial. Memang untuk menggenapi modal itu butuh biaya, antara lain belajar. Numpang baca koran di lapak itu upaya yang bisa juga dirupiahkan. :)

Semua upaya itu beda dari membeli pekerjaan. Beda dari membeli “jalan pantas” (yang berarti jalan pintas), dengan risiko korps dan lembaga hanya mendapatkan sumber daya kualitas dua bahkan tiga. Lebih buruk lagi: setiap pekerja akan mengembalikan investasinya dengan segala cara.

“Sistemnya gitu, sih,”  kata yang pasrah sekaligus mendukung. Maka sebuah keluarga meyakininya karena selalu membayar. Anak pertama masuk ke kepolisian. Anak kedua masuk ke kejaksaan. Anak ketiga juga; dia sarjana tetapi menggunakan ijazah SMA-nya, dan ayahnya harus menjual mobil.

Nalar kita mengatakan ini aneh, karena umumnya pada tingkat dasar orang bekerja untuk dibayar, lalu setelah itu baru aktualisasi, kepuasan batin, dan sebagainya. Aneh, karena untuk dibayar harus membayar.

Tidak aneh, kata meyakini. Kalau dia orang Jawa maka arti “jer basuki mawa beya” (untuk mendapatkan sesuatu butuh pengorbanan) sudah didangkalkan. Yang namanya etos dalam pepatah itu sudah dikubur.

Orang lama bilang, pendidikan adalah human investment. Mereka pun sependapat. Tapi karena sama-sama investasi ya cuma beda penempatan saja. Ada yang di depan melalui tabungan panjang, ada yang segera melalui kredit yang harus terbayar setelah bekerja. Dalam kasus ini human investment jadi rendah.

Di mana akar masalahnya kita sudah tahu. Korupsi, termasuk suap, pada akhirnya meniadakan standar. Bahkan mungkin yang ada tinggal standar korupsinya. Standar rekrutmen yang terabaikan akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang bekerja dengan standar payah, karena semuanya menjadi kualitas dua dan tiga. Tak ada lagi proses in search of exellence.

Tapi lihatlah. Ambrukkah republik semprul, yang poster kampanye calegnya dalam pemilu menunjukkan kekonyolan? Tidak, Saudara-saudari.

Indonesia memang menyenangkan. Saya mencintainya,  dengan hati dan juga  keapabolehbuatan. Habis, mau tinggal di mana?