Seorang cewek kelas tiga SMP bertanya kenapa korupsi tak bisa diberantas, hanya jadi berita, dan lama-lama membosankan. Saya tak tahu apakah gurunya juga mendapatkan pertanyaan serupa.

Presiden, dan mereka yang merasa dirinya kandidat presiden, mungkin juga kerepotan untuk menjawabnya secara ringkas dan jelas. Apalagi saya, kan?

Jawaban paling aman, [...]]]> KORUPTORNYA SIH OPTIMISTIS AKAN BERJAYA.

Seorang cewek kelas tiga SMP bertanya kenapa korupsi tak bisa diberantas, hanya jadi berita, dan lama-lama membosankan. Saya tak tahu apakah gurunya juga mendapatkan pertanyaan serupa.

Presiden, dan mereka yang merasa dirinya kandidat presiden, mungkin juga kerepotan untuk menjawabnya secara ringkas dan jelas. Apalagi saya, kan?

Jawaban paling aman, sekaligus sok bijaksini, adalah, “Kita harus sabar dan tabah.”

Cukup itu saja jawabannya. Jangan bawa-bawa Tuhan karena koruptor juga bawa-bawa Tuhan, sejak sumpah jabatan hingga saat diadili mendapatkan dukungan berupa barisan pelantun doa. Bahkan saat divonis bebas pun  – tentu dengan pembuka “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” — seorang koruptor segera bersujud di lantai ruang sidang pengadilan tipikor.

Beberapa koruptor malah tampak religius. Saleh, begitulah. Rajin beribadah. Bahkan bermurah hati menyumbang rumah ibadah dan kegiatan keagamaan. Dan ketika ada yang mempersoalkan, mereka mendapatkan pembelaan dari orang baik, “Janganlah hendaknya kalian menjadi hakim atas perkara yang tidak kalian ketahui.”

Jika kita bilang korupsi sudah membudaya, rasanya juga basi. Kata beberapa pidato, kita adalah bangsa yang berbudaya (dan berakhlak) tinggi. Kalau korupsi sudah menjadi budaya, haruskah kita memerangi budaya sendiri?

Suatu hari seorang ibu bertanya kenapa koruptor dan keluarganya tak malu saat perilakunya terungkap. “Kayaknya santai aja, nggak ngerasa bersalah, malah bangga,” gerutu si ibu.

Si ibu mungkin lupa bahwa punya duit banyak itu bisa santai dan cengengesan, apalagi ancaman dari hukum dan negara untuk memiskinkan hanyalah wacana semata. Kalau bangga, entahlah. Setelah divonis bebas, sampai tingkat Mahkamah Agung, mungkin baru bangga. Koruptor dan keluarganya kompak. Mungkin kompak adalah bagian dari iman.

Tentang rasa bersalah, mungkin ada — tapi ringan dan segera luntur. Semacam pengendara yang terbiasa menerabas lampu merah dan menggilas garis pembatas jalan, begitulah. Memang salah, tapi santai sajalah, karena orang lain juga melakukan dan dibiarkan. Kalaupun suatu saat tertangkap polantas dan kena tilang, itu pasal nasib. Soal nahas saja.

Jadi, apanya yang masih menarik dari kasus demi kasus korupsi? Angka rupiahnya? Penampilan orangnya? Gosipnya? Jaksanya yang kurang galak dan hakimnya yang lembek?

Yang patut kita pelajari dari para koruptor adalah optimismenya. Mereka hakkul yakin bahwa masyarakat akan bosan dan menyerah.

Mungkin kita memerlukan para motivator kelas kampiun nasional berkemampuan sihir untuk merawat kesadaran kita: “Kalian bisa!  Pas-ti bi-sa! Jangan menyerah! Ja-ngan! Semangat, dong! Se-ma-ngat!”

Dung-dung prèt!

© Foto bekicot: Postyorous Menerous / Foto baju tahanan KPK: Memo Blogombal

Saya tak tahu dari sekitar 3,5 juta mobil penumpang berpelat nomor B  (perkiraan terhadap berita Area) itu berapakah yang dijalankan oleh sopir. Maksud saya oleh pengemudi yang bukan pemilik mobil. Kesan saya, dari pengamatan sekilas, makin banyak mobil pribadi yang dikemudikan oleh sopir khusus. Si [...]]]> KENYAMANAN (DAN KEAMANAN) UNTUK SOPIR, BUKAN JURAGAN.

Saya tak tahu dari sekitar 3,5 juta mobil penumpang berpelat nomor B  (perkiraan terhadap berita Area) itu berapakah yang dijalankan oleh sopir. Maksud saya oleh pengemudi yang bukan pemilik mobil. Kesan saya, dari pengamatan sekilas, makin banyak mobil pribadi yang dikemudikan oleh sopir khusus. Si pemilik mobil atau keluarganya hanya menjadi penumpang yang dirajakan dan diratukan.

Saya ingat tiga belas tahun silam, seorang kawan menjadi bahan tertawaan (tapi saya tak ikut) karena menggunakan sopir untuk Daihatsu Charade putih keluaran akhir 80-an. Tak pantas, kata kawan-kawan. Alasan tak pantas adalah Charade itu city car, mestinya dikendarai sendiri. Selain itu Charade lawas bukanlah mobil mewah. Lebih pantas mobil lawas Toyota Crown Saloon atau Volvo S40 yang bersopir.

Begitu kuatnya citra sedan Volvo segala angkatan di pasar Indonesia sebagai mobil bersopir khusus sehingga pemiliknya tak mau menyetir sendiri. Takut dikira sopir. Ah, namanya juga persepsi. BMW seri 3 dari masa ke masa dianggap pantas untuk dikemudikan sendiri oleh pemiliknya, sementara Mercedes Benz C Class bisa oleh sopir maupun pemiliknya.

Oh, kita juga tahu, Kijang dan Isuzu segala zaman tak dianggap aneh kalau disopiri. Hal yang sama berlaku untuk Daihatsu Espass dan Suzuki APV, dan kemudian Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Masyarakat memetakan mana mobil yang layak disopiri sendiri dan mana yang tidak.

Sekarang kalau saya melihat iklan SUV beberapa merek mobil kadang geli. Hampir semuanya menawarkan citra kejantanan dan petualangan. Artinya memang disugestikan sebagai mobil yang dikendarai sendiri oleh pemiliknya. Tetapi kenyataan di jalan raya Ibu Kota menunjukkan makin banyak SUV yang bersopir. Hanya sopir gila yang membawa majikanya, yang juga gila, untuk bertualang selayaknya iklan. Sudah biasa jika sebuah Wrangler Rubicon dan Hummer H3 dikemudikan oleh chauffeur, sopir necis bersafari gelap.

Bagi saya ini jelas menunjukkan lalu lintas Jakarta Raya semakin tak nyaman untuk mengemudi. Penyebab utama ya kemacetan. Lalu unsur pendukungnya? Memang tenaga kerja lebih murah daripada di negeri industri Barat. Bagi yang tak mau kecapaian, dan pendapatannya memadai,  membayar gaji pokok sopir baru setara UMR itu masih terjangkau. Tepatnya: lebih murah daripada biaya sakit jiwa akibat stres di jalan raya.

Dari sisi lapangan kerja ini juga bagus. Pertumbuhan kemakmuran kelas menengah-atas juga meneteskan rezeki bernama peluang kerja. Kelak ketika jalanan semakin sesak, dan area parkir menjadi rebutan, fungsi sopir semakin dibutuhkan.

Beberapa teman, dan kebetulan ibu-ibu, malah menganggap sopir pribadi itu menaikkan gengsi. “Kesannya keren, gitu. Kita tinggal nunggu sopir di depan lobi sambil ngetwit,” kata seorang ibu muda yang bercita-cita memiliki sopir tapi tak merangkap sebagai suami.

Ya begitulah,  konsep “kenyamanan berkendara”, yang menjadi mantera perancangan produk dan pemasarannya, di Indonesia berarti nyaman bagi sopir, bukan si pemilik mobil. Sayang hal itu tak mengubah cara mempromosikan mobil. Tapi siapa tahu lho, kelak muncul bonus “gratis: tenaga pengemudi selama tiga bulan” untuk pembelian mobil baru.

Mungkin itulah yang menjadi alasan pemerintah untuk membiarkan kemacetan dan enggan menata sistem transportasi publik. Setelah nanti mentok, karena sejak keluar dari rumah sebuah mobil tak dapat beranjak, barulah pemerintah menanya masyarakat enaknya bagaimana.

Jika Anda hari ini menyimpan kemarahan terhadap politisi busuk, terutama yang ada di DPR-RI dan DPRD, maka Anda telah mengabaikan nasihat dokter untuk menjaga kesehatan. Jangan biarkan tensi menanjak, atau lambung perih, atau kulit gatal, hanya gara-gara para kunyuk itu.

Jika Anda meluapkan kemarahan [...]]]> KETIKA ANDA MARAH DAN MUAK TERHADAP ANGGOTA DPR.

Jika Anda hari ini menyimpan kemarahan terhadap politisi busuk, terutama yang ada di DPR-RI dan DPRD, maka Anda telah mengabaikan nasihat dokter untuk menjaga kesehatan. Jangan biarkan tensi menanjak, atau lambung perih, atau kulit gatal, hanya gara-gara para kunyuk itu.

Jika Anda meluapkan kemarahan agar bendungan perasaan tak jebol di dalam, maka itu boleh-boleh saja – asalkan tidak mengalihkan sasaran. Tetapi percayalah, apapun makian dan penistaan Anda terhadap politisi busuk, itu tak membuat mereka bereaksi apalagi memperbaiki diri. Eh, ingat ya: hanya politikus (tunggal) dan politisi (jamak) busuk. Masih ada politisi yang genah, termasuk yang di parlemen.

Kasus terbaru tapi polanya lawas ya ini. Rencana membangun lapangan futsal Rp 2 miliar (batal). Renovasi toilet Banggar Rp 2 miliar. Renovasi ruang rapat Banggar Rp 20,3 miliar (batas atas anggaran malah Rp 24 miliar). Kursi impor yang terlalu mahal (lihatlah harga di Politikana). Kalender diri sendiri senilai Rp 1,3 miliar. Permintaan bantuan sosial Rp 4,3 triliun kepada Kementerian Pertanian. Biaya studi banding Rp 100 miliar selama setahun…

Orang bisa bilang, kesalahan bukan sepenuhnya ada pada mereka. Bukankah anggota  DPR bisa ganti lima tahun sekali tetapi birokrat di sekretariat jenderal tak berganti lima tahun sekali? Atau kalaupun birokratnya ganti, partiturnya tetap sama? Ah, sudahlah. Kalau anggotanya DPR-nya lempeng, dan waspada, serta ingat, tentu tak akan membiarkan diri tersesat apalagi sengaja menempuh jalan sesat.

Menistakan politisi busuk… 

Dalam Postyorous Menerous, yang menanggapi kartun kasar Tempo, saya sempat melontarkan canda ini:

Kalau ada orang menghina para politikus busuk di DPR secara terbuka, satu per satu, dan menistakannya secara personal sampai ke sisi yang sangat privat, kalau perlu memfitnahnya dengan cara paling kejam dan biadab, apakah yang terkena akan menggunakan hak hukumnya untuk menggugat? Jika diam, berarti mereka bebal. Jika menggugat, berarti mereka tak tahu malu, tak tahu diri.

Ah, perwujudan ide itu butuh syarat: pelakunya punya napas ekonomi yang panjang. Dia memilih tak mau mengaku bersalah apalagi meminta maaf, dan siap membayar denda serta masuk bui.

Di luar soal ekonomi tentulah pertanyaan kepada diri sendiri. Melakukan serangkaian hal itu sama saja mengabaikan hak asasi manusia. Biar bagaimanapun yang namanya politisi busuk itu masih diakui oleh masyarakat dan negara, serta keluarga besarnya, sebagai manusia. Bahwa mereka sendiri tak peduli apakah dirinya manusia, itu lain soal.

Sebetulnya yang lebih wigati adalah ini: kalau kita melakukan cara-cara yang tak terhormat, lantas apa bedanya kita dari mereka?

Mengawal rekrutmen politik. Ada saran? 

Maka persoalan kita adalah rekrutmen politik. Dari kandidat legislator yang kelak diajukan oleh partai untuk mewakili organisasi, bukan mewakili rakyat, tipe manakah yang akan Anda pilih? Bagaimana menilai kwaliteit daripada yang mana mereka?

Konon keledai paling bodoh pun takkan dua kali terantuk batu yang sama. Tetapi keledai optimistis selalu berani mengambil risiko. Tanpa partai, tanpa pemilu, maka transisi dalam demokratisasi akan jauh panggang dari api. Untuk sementara, demokrasi prosedural pun terpaksa kita terima. Demokrasi salah pilih terpaksa kita jalani. Kalau kita tak sabar maka kita mempersilakan diktator bengis, lalu penulis blog akan dianggap subversif.

Memang mendebarkan. Tetapi dalam pemilu nanti nomor urut kursi bukan pedoman – berbeda dari pemilu 2009 yang perubahannya di tengah jalan sehingga membuat kagot kandidat – sehingga para caleg mestinya bisa mengemas komunikasi yang lebih meyakinkan. Tanpa harus meminta caleg meneken dokumen atau menegakkan sumpah pocong, konstituen cukup membuatkan blog gratisan yang berisi janji setiap calon (atau malah web berbasis Wiki), berikut cuplikan kicauannya di linimasa. Minimal, kalau si politikus melenceng, keluarganya akan malu.

Kalau keluarganya tak malu? Misalkan Anda tinggal di rumah loteng, dan berada di bawah, berucaplah, “Kita serahkan kepada yang di atas.” Jika bagian teratas adalah langit-langit dan banyak tikusnya, maka urusannya akan dioper Dewa Tikus. Kalau urusannya sampai begini, berarti keputusasaan Anda sudah pol.

Sungguh bisnis yang berani. Judul halaman situs itu tertulis dalam huruf kapital: “JUAL IJAZAH IJAZAH PALSU ASPAL PELAUT KK KTP TOEFL LIA REKENING BANK BPKB BUKU NIKAH AKTA CERAI AKTA LAHIR AKTA KEMATIAN…” Ada logo PayPal, Visa, dan Master segala. Presensi di internet pun lengkap, ada [...]]]> PENGGEMARNYA SIH TAK MERASA MALU. MEREKA MERASA REALISTIS.

Sungguh bisnis yang berani. Judul halaman situs itu tertulis dalam huruf kapital: “JUAL IJAZAH IJAZAH PALSU ASPAL PELAUT KK KTP TOEFL LIA REKENING BANK BPKB BUKU NIKAH AKTA CERAI AKTA LAHIR AKTA KEMATIAN…” Ada logo PayPal, Visa, dan Master segala. Presensi di internet pun lengkap, ada akun Twitter, Y!M, dan Facebook.

Sang pengelola situs hanya meneruskan apa yang sudah berlangsung dalam masyarakat secara abu-abu, antara jelas dan tidak. Hanya meneruskan tetapi lebih blak-blakan. Ada paket harga. Ijazah asli SMA swasta Rp 10 juta, SMA negeri Rp 15 juta. SMA aspal? Rp 2 juta.

Apa itu aspal? Sebuah contradictio in terminis Indonesia. Asli tapi palsu. Dokumennya secara administratif (bahkan fisik-otentik) benar, tetapi prosedur perolehannya mirip sulap. Serupa pita cukai rokok yang tak dibeli dari negara: pabrik rokoknya tak menyetor pajak tetapi produknya (seolah-olah) legal karena punya banderol.

Sistem, oh sistem

Sebagian peminat produk beginian biasanya punya dalih, “Habis, gimana lagi? Sistemnya gitu. Apa-apa kudu pake ijazah atau sertifikat.”

Oh, sistem! Entah kenapa kata ini gampang diucapkan untuk mewakili sesuatu yang lazim. Bahkan kebiasaan maupun kecenderungan sebuah keluarga pun bisa disebut sistem.

Bukan si “sistem” yang salah. Kualifikasi adalah kebutuhan semua pekerjaan. Kualifikasi penambal ban tak perlu dibuktikan dengan dokumen — yang penting bisa melepas dan menambal ban (lalu memasangnya lagi ke roda). Tetapi kualifikasi minimum seorang sopir angkot harus didukung oleh SIM A Umum. Berbeda dari kernet apalagi “timer“, begitulah.

Bukannya saya merendahkan tukang tambal ban, karena musisi yang hebat tak harus tamatan konservatori dan perupa kampiun tak harus tamatan sekolah seni rupa. Pengukuhan sosial (termasuk oleh pasar) lebih penting karena memang terbuktikan.

Untuk profesi tertentu, syaratnya malah lebih berat. Misalnya dokter, akuntan, dan pengacara (bedakan dari pokrol). Ijazah lulus kuliah saja tak cukup. Harus ada pengukuhan lagi melalui brevet dan sejenisnya. Ada prosedur baku.

Intinya, tak ada yang salah dengan sistem. Syarat itu merupakan keharusan agar ada standar pelayanan dan pertanggungjawaban dari pelakunya. Di situlah asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi sangat berperan.

Bagaimana dengan perekrutan karyawan? Hampir sama. Ada syarat minimum. Misalnya sarjana S1, dengan IP minimum, untuk reporter. Apakah ada jaminan bahwa seorang sarjana lebih cerdas daripada seorang yang drop out? Tidak perlu ada jaminan. Ini soal asumsi sosial.

Kalau perekrut tak menentukan syarat minimum, maka siapapun akan mendaftar. Ini akan merepotkan seleksi. Dalam hal ini yang berlaku adalah pengandaian berdasarkan akal sehat: setiap sarjana dapat berpikir bagus dalam arti sistematis dan analitis. Lalu dari banyak sarjana itu masih harus disaring manakah yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan khusus.

Ya, umumnya seleksi memang mensyaratkan kompetensi dan menerapkan kompetisi. Kalau hanya mau adu keberuntungan, ikutlah undian tanpa syarat. Atau jadilah si Untung Bebek.

Jalan pintas

Lantas mengapa jual-beli ijazah laku? Ini masalah kemasyarakatan. Ada kecenderungan sebagian orang bahwa gelar itu sangat penting, tetapi konsekuensi dari penguasaan gelar tidak penting. Kulit lebih penting ketimbang isi.

Bukan salah gelarnya, tetapi kesalahan masyarakat dalam memperlakukan gelar. Cenderung berlebihan. Sampai undangan perkawinan pun harus mencantumkan gelar, seolah itu perhelatan akademis — padahal di mata negara (dan agama) perkawinan antarsarjana maupun antar-orang-buta-huruf itu sama.

Hanya kulit, dan bukan isi, pada gilirannya memengaruhi sebagian sektor pekerjaan karena orang-orang di dalamnya berkelindan dengan iklim koruptif. Dalam iklim koruptif apapun bisa dikompromikan, termasuk standar (oksimoronis: baku kok bisa ditawar). Untuk mendapatkan SIM, seseorang tak harus terampil mengemudi dan paham peraturan lalu lintas.

Itulah contoh kompromi. Sebagai koin, formalitas tak punya sisi sebalik bernama esensi. Kalau saya sebut nilai nominal dan intrinsik “gak nyambung”, memang itu berlaku untuk koin pecahan gocap (eh, sudah nggak ada ding ya).

Esensi hanya didapat kalau terbuktikan melalui ujian nyata. Sebagian peraih sertifikat TOEFL melalui situs itu mungkin akan jungkir balik jika harus membuat makalah dan menyajikannya dalam bahasa Inggris. Begitu pula seorang pemesan gelar magister bisnis, mungkin dia akan pusing jika diminta membuat model bisnis yang bisa dipahami calon investor — toh nyatanya dalam kampanye pilkada dan pemilu hal itu tak dipersoalkan oleh konstituen.

Kusut, semakin kusut, lalu pemilu

Akar dari banyak persoalan di republik semprul ini adalah korupsi. Inti korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (yang bisa saja tak berarti memperkaya diri). Dalam padang belukar koruptif, bisnis percaloan yang menghalalkan segala cara adalah anak kandungnya.

Bagaimana mengatasinya? Saya bukan ahli. Tanyakan saja kepada setiap calon legislator pada kampanye pemilu mendatang. Tanyakan juga kepada setiap kandidat wali kota dan bupati dalam setiap pilkada(l).

Kalau mereka bukan penempuh jalan pintas pasti bisa menjawab. Hanya menjawab lho, bukan berikrar akan mematahkan lingkaran setan ini.

Nota:
Saya tertarik untuk pesen rekening palsu. Penting banget ini. :) 

Entah apa bahasa Indonesianya, yang pasti zebra cross (lintasan zebra?) dirancang dan diterapkan untuk penyeberang jalan. Pejalan kaki maupun pengendara diandaikan sudah tahu. Tetapi apakah para tuan kota juga tahu? Lihatlah foto ini. Saya menjepretnya tadi sore tadi dan tadi malam di depan Plaza Blok M, Jakarta [...]]]> PARA TUAN KOTA MENGANGGAP ZEBRA CROSS SOAL SEPELE.

Entah apa bahasa Indonesianya, yang pasti zebra cross (lintasan zebra?) dirancang dan diterapkan untuk penyeberang jalan. Pejalan kaki maupun pengendara diandaikan sudah tahu. Tetapi apakah para tuan kota juga tahu? Lihatlah foto ini. Saya menjepretnya tadi sore tadi dan tadi malam di depan Plaza Blok M, Jakarta Selatan.

Sebagai zebra cross, lintasan bergaris ini sudah benar. Garisnya tampak jelas. Tetapi bagaimana menggunakannya, lihat pagar trotoar yang mengurangi akses penyeberang dari Melawai menuju Bulungan. Pagar dan perdu juga menghalangi akses penyeberang dari arah sebaliknya.

Itu baru satu soal. Pasal lanjutannya adalah, sesampainya di pembatas jalan, terusan zebra cross itu dihalangi pot besar (dalam foto pertama saya lingkari). Pasti para tuan kota yang digaji dengan pajak rakyat itu sangat piawai dalam perkara estetika dan fungsi.

Oke, ambil napas dulu setelah tiba di pembatas berhias pot tambun itu. Siapkan perjalanan sejauh sekitar empat puluh langkah untuk meyeberang lagi ke arah Optik Seis. Tengok kanan-kiri-depan itu wajib hukumnya.

Tetapi, ya tetapi, bagaimana caranya tahu bahwa saatnya telah tiba untuk  menyeberangi jalan yang menampung arus kendaraan dari empat arah itu? Jangan berharap ada lampu merah-kuning-hijau untuk penyeberang. Tak ada lampu macam itu. Maka gunakanlah kebatinan.

Para tuan nan bijak bestari lagi cendekia itu adalah orang-orang yang senantiasa berpikiran positif. Mereka yakin bahwa manusia selalu adaptif. Mereka tahu bahwa setiap warga dan pengguna jalan selalu mengajari anaknya menyeberang dengan benar dan waspada, termasuk mengenali segala risikonya.

Mereka, para tuan kota itu, adalah orang-orang mulia yang duduk di legislatif, dinas ini-itu, sampai wali kota, bahkan gubernur. Begitu mulianya mereka sehingga saya berprasangka bahwa mereka jarang berjalan kaki. Mereka jarang melakukannya karena yakin bahwa kotanya sudah beradab: memuliakan pejalan kaki, bukan kendaraan.

Zebra cross di benak para tuan kota itu adalah soal sepele. Sama sepelenya dengan pertanyaan bagaimana membedakan jenis kelamin zebra dari kejauhan. Kalau yang jantan, tubuhnya bergaris hitam di atas putih. Yang betina? Sebaliknya.

“Susah ya, cari orang yang mau kerja keras,” keluhnya. Padahal setahu saya dia bukan anggota sekte pengeluh yang menjalani hidup dengan ratapan dan menyalahkan pihak lain.

Saya hanya [...]]]> SETIAP ORANG MAUNYA NYAMAN DAN AMAN…

Botol plastik Aqua tinggal setegukan lagi habis, tetapi dia masih tampak kehausan, dan yang lebih penting lagi bersungut-sungut tanpa tumbuh sungut.

“Susah ya, cari orang yang mau kerja keras,” keluhnya. Padahal setahu saya dia bukan anggota sekte pengeluh yang menjalani hidup dengan ratapan dan menyalahkan pihak lain.

Saya hanya menimpali, “Yang bener itu work smart, bukan work hard.”

Lelaki hampir 50 tahun itu cuma menyemburkan gumpal napas, “Phuhhhhh…”

Salah dia. Saya bukan ahli manajemen kenapa ditanya.

Persoalannya klasik: pada perusahaan rintisan, semua orang bahu membahu bekerja keras tak kenal lembur, tak peduli pemerian tugas (job description). Itu menyangkut panggilan, tantangan, dan pilihan — bahkan tujuan.  Passion. Destiny. Setelah perusahaan tegak, masuklah generasi kedua dan seterusnya.

Sang juragan mengeluh, generasi  baru cuma kelas pegawai. “Nine-to-five, dapet lembur, dapet bonus, nggak suka tantangan,” katanya.

Supaya tampak bijaksini,  saya bilang bahwa pangkal masalah ada pada rekrutmen dan kultur kerja. Kalau nada dan syair perekrutan hanya mencari pegawai, ya yang masuk calon pegawai, orang yang butuh pekerjaan — bukan ingin menjadi mitra kerja. Kalau kultur kerja kumpeni tak menghargai inisiatif dan tak menggelar tantangan, maka jangan harap ada yang tertantang.

Ah, saya ingat ungkapan seorang “pegawai yang baik-dan-benar” di kumpeni lain: “Semangat para pioneers itu ya jatah mereka yang mendirikan perusahaan. Kita mah pegawai, kenapa harus mati-matian? Para founders dulu bikin perusahaan buat apa? Supaya bisa ngasih makan kita, kan?”

Untuk menghibur pria yang akhirnya menenggak habis Aqua-nya itu, saya contohkan sebuah biro iklan lokal di Jakarta yang orang-orang lamanya masih ada, padahal sektor periklanan banyak kutu loncatnya.

Selama likuran tahun orang-orang hebat itu kerasan dan nyaman bukan karena sebagai anak buah dimanjakan oleh juragan, tetapi karena inisiatifnya dihargai. Ada kebebasan di sana. Mereka bukan hanya membangun karier, tetapi juga membangun nilai-nilai dan membangun kehidupan. Bukan sekadar bisnis dalam arti sempit yaitu mencari uang.

Hmmm… memanjakan pegawai. Saya ingat pertemuan sebelumnya dengan seorang eksekutif. Di perusahaan itu saya tahu ada sejumlah orang yang menghabiskan jam-jam kerja dengan ngopi dan merokok di tangga darurat. Mereka tentu saban tahun naik gaji, berikut tunjangan bahkan bonus, padahal tak produktif, kurang kontributif. Orang-orang marginal yang hanya menumpang hidup, kata sang juragan besar. Kesalahan ada pada komandan dan tangsinya, kata saya kepada seorang bos.

Lucunya ketika diberlakukan penilaian kinerja karyawan ke seluruh korporat, hasilnya bisa beragam. Dengan rentang nilai D sampai A, maka mereka yang cuma bisa sesuai target mestinya dapat C1, bukan C2. Tetapi pada anak usaha sebuah divisi, seorang bos unit mengaku, “Di tempat saya itu kalo sesuai target ya  minimal dapat B. Untuk mencapai target yang kita bikin sendiri itu perlu kerja keras, to?”

Baiklah, bagaimana mestinya, itu bukan keahlian saya. Itu pekerjaan orang-orang pintar yang menyusun instrumen penilaian dan khatam soal KPI.

Lalu kami  – saya dan sang eksekutif itu — ngobrol ringan soal program pensiun dini. “Emang duit kalian bisa kasih pesangon sekaligus ke banyak orang?” saya bercanda. Dia bilang, duit bisa minta talangan korporat.

“Tapi,” katanya lagi, setelah menyalakan rokok (di ruang kerjanya boleh mengasap), “yang jadi masalah itu kalo yang mau keluar justru orang-orang yang bagus, sementara yang tetep di kandang cuma yang pas banderol.”

Kami tertawa bersama. Baiklah, urusan selanjutnya memang bukan bidang saya. Itu urusan para ahli seperti Yodhia Antarkisa, dan tentu Nukman Luthfie sang pendiri Portal HR.

Menggemukkan organisasi dengan menambah karyawan itu gampang, tetapi merampingkannya bukan soal mudah. Ketegaan bukan kunci utama, karena bisa menimbulkan masalah. Lalu apa, dong?

Celakanya saya tidak tahu. Saya hanya punya utopia bahwa dalam sebuah perusahaan itu mereka yang tak layak akan secara suka rela mengundurkan diri. :D

“Oh nggak mungkin!” kata teman saya yang lain lagi ketika saya menyampaikan ilusi saya. Ketika dia masih berstatus karyawan, dia sangat riwil dan teramat sadar akan haknya maupun yang bukan atau belum menjadi haknya.

Nah, setelah dia di-PHK lalu menjadi juragan kecil, dia menganggap kemanjaan dan keriwilan sebagai hal yang harus diberantas kalau perlu dengan cara raja tega — saya meledeknya sebagai “cara rumah bui Cipinang”. Tak mungkin menunggu karyawan tahu diri.

“Sampeyan ndak konsisten,” ejek saya.

“Oh, aku tetep konsisten. Selagi jadi pegawai berpikirlah sebagai buruh. Setelah jadi pemimpin berpikirlah sebagai juragan. Jangan kebalik,” katanya, kalem.

Saya ingat ucapannya dulu yang sejiwa. Ketika dia naik sepeda motor maka dia akan selalu menyalahkan mobil. Lalu setelah dia naik mobil dia akan selalu menyalahkan sepeda motor. “Hanya orang aneh yang selagi naik motor mau mikirin repotnya orang yang nyetir mobil.”

Orang aneh? Oh. Patut dilestarikan jika mencerahkan — atau malah dibinasakan jika tak menghibur.

Apa saja sih masalahnya? Mari kita mulai, tetapi saya hanya mencomot beberapa saja.

• Tunggakan denda [...]]]> Setelah semuanya mereda, bahkan basi, saya pun merenung. Untung hasilnya bukan jengkel lalu tensi meninggi lantas minta dibelikan sepatu untuk kawin lagi, melainkan tersenyum kecut. Ya sedih, ya geli. Lebih menyedihkan lagi kalau saya kepergok sedang senyam-senyum kecut sendiri.

Apa saja sih masalahnya? Mari kita mulai, tetapi saya hanya mencomot beberapa saja.

• Tunggakan denda parkir anggota Perwakilan Tetap RI di PBB, New Yor, Amerika Serikat.

Jumlahnya terlalu, merupakan akumulasi beberapa tahun, USD 750.000 (sekitar Rp 6,8 miliar). Terlalu, karena para diplomat itu mengabaikan hukum tuan rumah selama bertahun-tahun, dan dalam kasus ini tak ada hubungannya dengan kekebalan diplomatik.

Juga terlalu, karena mereka hidup di kota kosmopolit yang angkutan umumnya beres. Pakde Totot meledek soal ini dengan pas: “… Mentang-mentang diplomat, padahal banyak warga New York yang jauh lebih dari hebat dari mereka lebih suka menumpang angkutan umum?”

Belum terlalu, tetapi saya menduga — tepatnya menuduh — para tuan diplomat itu ingin ada tempat di New York seperti pusat perbelanjaan di Jakarta: ada perlakuan khusus untuk mobil berpelat CD, bahkan bila perlu tak membayar, dan kalaupun membayar harus ringan. Di Cilandak Town Square, Jakarta, hal macam itu pernah diberlakukan — minimal dalam penempatan di parkiran.

• Badan Anggaran DPR-RI memboikot rapat APBN 2012.

Ini bentuk telanjang dari kejengkelan, yang saya bayangkan, seperti ini: “Salah sendiri kenapa KPK memeriksa teman-teman kami. Karena KPK itu milik pemerintah, ya kami nggak mau diajak merembuk urusan pemerintah. Bahwa anggaran itu menyangkut kepentingan rakyat, peduli amat.”

Tentu ada sejumlah opini pembenar dari para politikus, misalnya merujuk ke dalih hukum, dari status nota keuanan sampai UU APBN. Tetapi di atas hukum masih ada etika.

Nah untuk soal etika, memang harus belajar ke Yunani. Tetapi di Yunani ketemu siapa, itu tak penting. Padahal kalau mau, belajar etika dari sisi kognitif itu bisa didapat dari buku atau ambil kursus ke STF Drijarkara, Jakarta.

Kalau cuma kognitif, seperti dulu mendapatkan nilai bagus dalam penataran P4, apa gunanya?

Biarlah sapi dan kambing yang menjawab, karena rumput yang terus bergoyang kencang membuat mereka pusing. Demikian DM yang saya terima dari pemakan rumput. Dari Ebiet G. Ade saya belum mendapatkan SMS — karena memang tak saling kenal.

• Tawuran anak SMA di Bulungan, Jakarta Selatan.

Selalalu terjadi, dan kasus terakhir menjadikan wartawan sebagai lawan, lalu berakhir damai. Kalau saya tak salah ingat, akibat tawuran siswa SMA 9 dan SMA 11, yang bertetangga itu, pada 1994 (ralat: 1984 — terima kasih Triesti) kemudian Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto meggabungkan keduanya menjadi SMA 70. Karena kasus itu pula pemerintah memberlakukan seragam nasional untuk anak sekolah. Untuk SMA adalah putih dan abu-abu. Waktu itu diandaikan seragam akan menipiskan perbedaan identitas antarsekolah. Hasilnya? Masih ada tawuran.

Nah, setiap kali terjadi tawuran maka sejumlah orang, termasuk polisi dan kepala sekolah, akan bicara hal-hal makro. Sosiolog juga meramaikan. Itu tidak salah. Silakan saja.

Akan tetapi pernahkah ada tindakan tegas? Kita sama-sama melihat, ada saja sekolah dengan disiplin tinggi yang akan memecat pelaku tawuran dan kekerasan. Tak ada ketakutan terhadap orangtua murid, tak sibuk berkilah “anak-anak kami cuma korban, masa sih dipecat?”, dan ketidaktegasan yang lain.

Ketika persoalan makro tak kunjung teratasi bahkan bisa menjadi pembenar, maka setiap kepala sekolah mestinya bisa mengatasi masalah domestiknya dengan tegas. Kalau usia siswa sudah 17 tahun ke atas, polisi bisa memperlakukannya sebagai kriminal — terutama jika terdapat kasus luka bahkan meninggal. Persoalannya mau atau tidak?

Beberapa belas tahun lalu, Media Indonesia memuat berita tentang seorang ayah di Jakarta Barat yang akhirnya menemukan pembunuh putranya, siswa dari sekolah lain, lalu menyerahkannya kepada polisi. Si ayah menemukan tersangka karena berminggu-minggu dia memburunya. Kelanjutan berita tak saya ketahui, tapi kasus ini sama sekali tak lucu.

• Jakarta: Siswa SMA membawa mobil, pemarkirannya membuat macet.

Sudah pernah saya tulis di blog 69 kata (Kopi69.com). Ketimbang saya repot menulis ulang, dan supaya Anda tak perlu bertandang ke sana, saya salin dan tempelkan saja tulisan saya itu.

Ada sekolah yang tegas melarang secara tertulis, dan mengulanginya di depan para orangtua. Siswa membawa mobil hanya menambah kemacetan jelang masuk dan setelah bubar sekolah. Pemarkirannya menganggu warga sekitar.

Tetapi Kepala Dinas Pendididikan DKI Taufik Hadi Mulyanto bilang sekolah tak bisa melarang karena orangtua murid mengizinkan.

Pak, sekolah punya otoritas. Yang diperlukan adalah ketegasan. Seperti menghadapi anak tawuran. Sekolah yang tak tegas akan mengulangi masalah.

Sayang ketegasan itu mahal.

Betul-betul negeri semprul: gemar menambah masalah tapi enggan mengatasi. Termasuk blog ini.

Sang direktur pengembangan bisnis itu berdiri, meletakkan kedua telapak tangannya ke atas bibir meja, lalu berbicara kepada seorang direktur dari divisi lain yang duduk di seberangnya, sekitar enam meter jauhnya, “Ya sudah kalo nggak bisa! Tau gini ngapain kita meeting, ngabisin waktu sama ngabisin duit buat gorengan!”

Yang membedakan undangan pernikahan dengan surat edaran pengurus RT adalah tipografinya. Sesuai kelaziman, undangan menggunakan huruf indah dengan legibilitas terbatas, sehingga harus dibaca dengan ketakziman. Sedangkan pada surat edaran, yang penting mudah dibaca dan dicerna. Pengantarnya sih bisa sama: anak Pak RT.

Meskipun begitu, respon penerima bisa serupa [...]]]> MAHAL TAK SOAL. DILUPAKAN BUKAN PERSOALAN.

Yang membedakan undangan pernikahan dengan surat edaran pengurus RT adalah tipografinya. Sesuai kelaziman, undangan menggunakan huruf indah dengan legibilitas terbatas, sehingga harus dibaca dengan ketakziman. Sedangkan pada surat edaran, yang penting mudah dibaca dan dicerna. Pengantarnya sih bisa sama: anak Pak RT.

Meskipun begitu, respon penerima bisa serupa — terutama (mungkin) di kalangan pria. Yang penting adalah “kapan dan di mana”. Untuk undangan pernikahan, lebih bagus kalau ada peta. Kalimat indah hasil template biasanya terlupakan. Hanya teks unik yang menyengat otak dan hati. Misalnya saat Pakde Totot menikahkan putrinya, cukup kartu pos dengan penulisan naskah oleh narablog sejuta puisi Hasan Aspahani.

Ehm, jangan protes dulu. Saya tahu, Anda semua ingin mengatakan dua hal.

Pertama: undangan pernikahan berbeda dari undangan peluncuran produk apalagi surat edaran pengurus RT. Harus dibuat lebih bernilai sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain maupun (terlebih) diri sendiri.

Kedua: perkawinan itu menyangkut dua keluarga, bukan hanya mempelainya, sehingga undangan hanyalah hasil kompromi terhadap sekian kepentingan.

Ya, ya, ya. Saya paham. Bahkan setuju. Saya pun sepakat, agar tak repot ikuti saja paket contoh dari kios undangan, toh ini sudah lebih maju daripada blanko undangan bergambar tangan salaman edisi tahun 60-an.

Tinggal memilih sampel itu lebih jelas matematikanya. Ada harga ada rupa — mestinya rupa baru harga.

Akan tetapi Saudara-saudari, bagaimana nasib umumnya undangan? Jika dan hanya jika sebagai barang dia tak dapat dipakai ulang maka akan dibuang. Lain halnya jika undangan dimasukkan ke dalam ceret, atau kaleng celengan, atau dipaketkan bersama kemoceng. Umurnya pasti akan lebih lama — tepatnya: barang penyerta undangan, bukan undangannya.

Saya bukan tukang nguping tetapi kadang pesan masuk tanpa bisa ditolak. Selagi mengantre meja hidangan, saya mendengar seorang ibu berkata kepada suaminya, “Undangan boleh keren, tapi kateringnya cemen.” Tega nian.

Ada lagi yang lebih kejam. Serombongan gadis cantik di belakang saya, ketika mengantre salaman, berbincang pelan tentang foto-foto pranikah yang, “… oke sih shots-nya, tapi pengantin ceweknya gak ketolong. Kalo cowoknya sih jadi tambah keren.”

Tentang foto pranikah, seringkali seperti pemborosan. Sebagai foto banyak yang layak pandang, tetapi ketika dipajang di gedung resepsi hanya sedikit yang hirau — maaf, kalau kesan saya (sebagai pria) salah. Jika benar, maka kesalahan ada pada dekorator, dan ujung-ujungnya pada wedding organizer.  Ada sih yang lebih kreatif dengan memanfaatkan proyektor sehingga foto dan video menjadi show reel yang bisa dilihat selagi mengantre salaman dan hidangan.

Yang namanya perkawinan diharapkan hanya sekali and mempelais live happily ever after. Keluar ongkos banyak bukan masalah. Yang penting hadirin juga terkesan.

Sejauh saya alami sejak remaja hingga tua punya dua putri remaja, sepulang dari kondangan itu yang namanya perempuan tak habis bahan untuk membahas busana, tata rias, dekorasi, suasana, penampilan, dan entah apalagi, tak hanya dari mempelainya tetapi juga keluarganya, plus para pagar ayu (kadang sewaan, melalui agensi).

Artinya kehidupan berjalan normal. Itulah kembang-kembang peradaban. Termasuk tulisan nyinyir ini. :P

Ini kabar basi. Siapkan Rp 3.500 untuk membakar kalori dan mengukur laju keausan profil sol walking shoes Anda. Cobalah total lintasan 500 meter, di jembatan penyeberangan Semanggi, Jakarta, yang menghubungkan halte busway Koridor 1 (Blok M-Kota) dan Koridor 9 (Pinangranti-Pluit). Kemarin malam selewat pukul delapan saya buktikan.