Rokok memang berbahaya bagi kesehatan. Tapi kota tanpa rombong rokok yang buka malam hari akan membuat jalan semakin sepi. Rombong-rombong itu juga menjual permen, minuman, amplop, obat flu, koyo, obat nyamuk bakar, dan bahkan pulsa.

Tanpa menjadi perokok, ada alasan bagi kita menukar lembaran uang bernominal gede menjadi pecahan. Yaitu dengan membeli barang yang murah. Rombong malam hari adalah penjaga jalan.

Rombong terang seperti pemancing laron. Taksi dan tukang ojek bisa berkumpul di sana. Apalagi jika rombong sediakan TV untuk menonton sepakbola, seperti dinihari tadi. Penunggu angkutan umum juga merasa agak nyaman di sana bila dibandingkan berdiri di kegelapan. Oh ya, cobalah mencari tahu dari mana mereka mendapatkan listrik.

Selain rombong rokok, penjaga malam jalan adalah warung makan kaki lima. Setelah itu makin banyak penjaga malamnya, dari minimarket 24 jam sampai kios bunga 24 jam.

Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Pesan mulia Rhoma Irama kala masih menjadi Oma Irama itu benar. Kalau ada artinya tentu jangan dibilang jangan. Siang hari tanpa melakukan hal berarti, itu juga kurang benar kan, Bang Haji?

Saya tadi mendapati banyak hal dalam penyusuran 300 meter (menurut peta BlackBerry) dari Rumah Langsat ke warung gule Mayestik, Jakarta Selatan. Masih ada kehidupan. Anak-anak Holden di Circle K Jalan Ahmad Dahlan. Perangkai karangan bunga di dekatnya. Sejumlah rombong rokok yang TV-nya menyala.

Ada pula beberapa pekerja pemasang papan nama di kantor baru WannaBe. Seperti umumnya pengganti gambar bilbor, mereka biasanya bekerja malam hari. Selain tak mengganggu parkir dan lalu lintas, bekerja malam hari bagi mereka mungkin seperti menjadi Bandung Bondowoso: membuat yang kemarin belum ada lalu esok paginya tiba-tiba sudah hadir.

Selalu ada rombong rokok dalam lintasan kehidupan malam. Mereka ada di pasar perkulakan dapur yang buka tengah malam hingga pagi sampai kawasan bisnis dan hiburan malam seperti di Jakarta Kota.

Saya belum tahu apakah pengganti rombong-rombong itu setelah kelak kebiasaan merokok punah, atau dipunahkan. Kurang ekonomis jika rombong hanya menjual permen.

Khusus untuk kawasan Kota mungkin tak masalah. Pada salah satu ruas Jalan Gajah Mada ada deretan rombong penjual afrodisiak, kondom, dan sex toys kecil. Jarak antar-rombong bisa kurang dari sepuluh meter. Itu pun masih berselang-seling dengan rombong DVD dewasa. Semuanya terang-terangan. Blak-blakan.

Tak semua kegiatan ekonomis harus berlangsung siang. Tak harus hanya berlangsung malam karena perbedaan waktu dengan mitra kerja di belahan lain bumi. Bagi saya kegiatan malam di luar, yang tak mengganggu tidur orang yang di dalam rumah, adalah baik. Itu membuat malam tertemani, bahkan juga bagi orang yang merasa normal karena bukan makhluk nokturnal.

Salah satu peneman malam, sekali lagi, adalah rombong rokok. Pelintas jalan, termasuk yang berkendara(an), tidak merasa sendirian meskipun tak berpapasan dengan siapa pun.

Tangan saya bisa menyentuh bodi bus Maju Lancar di samping kanan. Sangat mepet untuk kerapatan antarmobil. Tak menyisakan celah, baik bagi pengasong, penyeberang, apalagi sepeda motor. Asap knalpot menjadi konsumsi bersama. Jangan heran jika bungkus permen asongan pun berjelaga, terlekati arang berminyak.

Sepanjang sekitar enam kilometer saya merambati jalanan bersama Maju Lancar. Kadang jejer, kadang dia di depan, dan akhirnya di belakang. Kami sama-sama maju meski tak lancar.

Jalan raya adalah potret kota. Yang berdesakan dan berebut ruang adalah wakil-wakil warga tanpa pemilihan. Semuanya menerima sebagai keapabolehbuatan.

Berebut ruang: “lebensraum” setiap saya

Berapa jumlah mobil dan motor di Jakarta? Kita hidup dalam belantara data. Ketimbang bicara salah satu versi angka, saya kutip saja kesimpulan Komisi Kepolisian Indonesia, Juni 2009: setiap satu keluarga di Jakarta memiliki tiga kendaraan bermotor.

Itu yang terdata di DKI — tetapi tak memasukkan kendaraan TNI dan Polri. Padahal mobil dari kawasan pengepung juga banyak. Dari Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Serpong, dan Banten.

Mereka yang setiap hari bepergian adalah pelaku rebutan ruang jalan. Setidaknya sopir pribadi maupun sopir bus adalah wakilnya penumpang. Begitu pula halnya para pembelah jalan (voorrijder/outrider) dan mobil kawal para tuan negara maupun partikelir. Mereka, para pembelah jalan itu, adalah wakil para tuan untuk bertarung demi ruang.

Terhadap semua itu, jawaban ringkas sudah ada — tapi di atas kertas. Yaitu sistem transportasi umum yang andal dan beradab. Bosan kita mendiskusikannya, apalagi para penentu kebijakan dan pengambil keputusan bukan pengguna angkutan umum — kecuali dulu, pada awal karier; dan sebisanya (mungkin) itu mereka lupakan.

Kendaraan yang berjiwa

Mengamati mobil, apalagi motor, seperti melihat organisme. Mereka tak hanya bergerak tetapi juga berjiwa — dan untung tak berkembang biak dengan pembelahan maupun kopulasi. Dalam konsentrasi dan kewaspadaan prima, setiap pengendara bisa membaca bahasa tubuh kendaraan lain.

Mungkin soal bahasa tubuh itu berlebihan. Toh keluhan pemobil terhadap pemotor tak pernah usai. Ternyata ada satu hal yang kurang dipahami oleh sebagian pemobil, sehingga kadang harus saya jelaskan.

Apa? Naik motor, apalagi pakai jaket dan helm, itu gerah. Berjalan lamban apalagi berhenti berarti alir udara serasa distop.

Bukan hanya itu. Bagi pemotor, pilihan terbaik adalah hanya menurunkan kaki untuk menyangga tunggangan pada saat bertolak dan tiba. Itu sebabnya mereka yang berpantang turun kaki suka main terabas.

Permainan peran, pertukaran peran

Tentu petanya tak sekontrer itu, sekadar mobil versus motor. Mereka yang secara selang-seling mengendarai mobil dan motor pun menerapkan prinsip di kandang harimau mengaum, di kandang kambing mengembik. Saat naik motor berlakulah seperti umumnya pemotor, demikian pula saat bermobil: tirulah pemobil yang semaunya.

Jakarta dan kota besar lain di Indonesia tak sendirian, kata teman Anda. Berebut ruang jalanan memang tak terhindarkan, kata temannya teman Anda.

Baiklah, tapi kita sama-sama tahu bahwa ketertiban dan kesemrawutan itu tak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan tetapi juga tata, orde(r), yang terbangun dalam setiap masyarakat. Maka rasanya tak berlebihan jika kita menganggap jalan raya kita adalah bagian dari potret sosiologis Indonesia.

Apa menariknya? Sampai pertengahan 90-an, menurut kesan saya, penerabas lampu merah tak separah sekarang.

Rasanya ini bukan cuma pasal volume kendaraan. Ini soal sikap dan perilaku dalam menjalani hidup di kota. Permukiman kian menjauhi sentrum kota, area bisnis kian menyebar, sehingga bepergian pun semakin jauh. Anehnya, meskipun kita mengamini jam karet, tetap saja terburu-buru di jalan.

Semuanya bergegas? Tentu tidak. Ada saja mobil berjalan santai di lajur kanan, bahkan di jalan tol. Ada yang sambil menelepon, ada pula yang ngobrol, atau kalau sendirian ya melamun.

Sangat beragam perilaku kita di jalanan. Peran-peran itu bisa bertukar sesuai keadaan. Tetapi ada yang tetap: kita marah jika terhalang, dan ketika menjadi penghalang kita kesal terhadap pengendara lain yang ingin cepat.

Kita? Maksud saya sebagian dari kita. Maaf. Barangkali itulah makna konsistensi.

Anda punya amatan terhadap para pengguna jalan? Bagikanlah. :)

Jika di blog ini saya mencomot hasil jepretan Anda tanpa permisi, apalagi karena itu saya mendapatkan uang, bagaimana? UU HAKI sudah mengaturnya. Begitu juga ketika saya menista Anda di sini. KUHP pun bisa menjerat saya.

Blog ini hanya media. Di dalamnya ada cara. Untuk dua hal dalam paragraf pertama, tanpa internet pun bisa saya lakukan. Masalahnya ada pada saya, bukan pada internet.

Menjadi berlebihan jika konten saya tadi membuat perusahaan hosting untuk blog ini harus ikut dipersalahkan. Padahal tanpa campur tangan negara, penyedia hosting sudah membuat ketentuan yang harus saya patuhi, misalnya tidak boleh memuat percabulan dan hal-hal yang merugikan pun membahayakan (katakanlah petunjuk merakit bom).

Kalau saya tak setuju ya saya mencari penyedia layanan lain yang bisa mengakomodasi kebutuhan saya. Itu soal kesepakatan saya dengam hosting, bukan karena kami dipaksa oleh negara. ISP pun tidak bisa dipersalahkan karena membiarkan publik mengakses blog saya.

Haruskah ada instrumen baru dalam hukum agar semaunya saling tumpuk? Kita telah belajar dari UU-ITE. Dulunya UU itu dirancang untuk transaksi elektronik, karena transaksi modern itu belum sempat terbayangkan dalam perundangan. Tapi kemudian itu ditumpangi pasal pencemaran nama baik dengan korban Prita Mulyasari.

Contoh lain, jika Anda menjadi penyedia blog hosting tentu juga punya ketentuan layanan. Pengguna yang melanggar tinggal Anda tendang. Kenapa? Telah mengganggu bisnis Anda dan kenyamanan orang lain. Bukan karena diperintah oleh peraturan menteri. Tapi kalau pengguna tak puas silakan memerkarakan.

Layak tidaknya sebuah konten Andalah yang menentukan, antara lain berdasarkan etika, moral, dan hukum (yang sesuai akal sehat); bukan karena keputusan sebuah tim hakim kelayakan yang keberadaannya sah secara hukum. Pengguna harus mengikuti Anda.

Kalau pelanggaran si pengguna tadi keterlaluan, dan menjadi kasus hukum? Setahu saya, hanya dengan perintah pengadilan maka Anda melaporkan alamat e-mail-nya dan info lainnya.

Bagaimana kalau Anda, dengan sejumlah alasan, dinyatakan bersalah karena ulah pengguna sehingga izin Anda dicabut, seperti yang diancamkan oleh sebuah rancangan peraturan menteri?

Oh, Anda memakai hosting di Amerika dengan WordPress MU. Anda tak punya izin karena memang tak ada lembaga perizinan untuk itu. Baiklah karena lembaga perizinan belum ada maka akan dibuat, bila perlu ada larangan memakai hosting luar negeri atas nama nasionalisme, patriotisme, dan penghematan bandwidth. Emang enak?

Lho, bukannya niat rancangan peraturan menteri tentang konten multimedia itu mulia, demi kepentingan masyarakat? Mungkin. Tapi yang paling bagus, lakukanlah edukasi bukan represi. Itulah cara untuk mendewasakan masyarakat.

Yah, kekuasaan memang menggoda. Maka bisa saja muncul peraturan untuk hal yang sudah diatur, atau malah untuk hal yang tak perlu diatur. Kenapa? Mengatur dalam arti menyuruh dan melarang itu memang menyenangkan.

Jika hal beginian dibiarkan, maka bisa saja suatu saat ada aturan konyol macam ini: Anda sudah punya NPWP pribadi, dan taat membayar pajak, tapi karena Anda punya blog untuk berjualan sambal pecel maka blog Anda dipajaki.

Lebih dari itu, blog Anda harus terdaftar. Kalau suatu hari Anda ganti haluan berjualan tali sepatu, bukan sambal, juga harus melapor. Langkah lanjutan konyol itulah yang harus kita waspadai.

ANJURAN: Lihat SOS Internet Indonesia

Seorang jenderal dalam usia 46 mulai menggenggam kekuasaan yang besar. Sejarah sudah membahasnya, dan bahasan itu belum usai. Anda boleh kagum sepenuh takzim, boleh pula benci kepadanya — atau seperti banyak orang bingung untuk merumuskannya dalam satu kata. Meski saya sangat tidak suka kepadanya — ketika dia hidup, saya selalu menyebutnya dalam blog sebagai “orang itu” — saya mengakui bahwa dalam dirinya pasti ada hal-hal baik bahkan mulia. Dia manusia, bukan iblis, bukan malaikat.

Saya teringat dia karena barusan menemukan foto-foto lama yang dulu, sudah lama banget, pernah saya lihat di majalah Life. Foto-foto yang sebagian adalah hasil pengarahan dan mengundang tafsir subyektif itu. Di kemudian hari, pada puncak kekuasaannya, siapa yang bisa membuat dia nyaman dan rileks untuk diatur-atur, dan difoto dari dekat?

Dari jepratan Larry Burrows, pewarta foto perang itu, saya melihat foto-foto penuh percaya diri seorang jenderal yang nyaman menggenggam cek kosong sejak awal kekuasaannya, hampir boleh ngapain aja, karena banyak orang percaya dan berharap kepadanya.

Foto-foto itu menggambarkan kepercayaan diri yang tinggi tanpa menjadi congkak berlebihan, karena dari seorang Jawa introvert, yang bercitra humble, selalu ada cara lunak untuk menunjukkan kelebihan diri. Mampu mengemas keangkuhan dalam kehalusan.

Saya melihat foto-foto seorang suami dan ayah yang hangat. Barangkali, karena kultur kita, maka dia pun menganggap rakyat sebagai anak — demikian pula rakyat terhadapnya: bapak. Selebihnya adalah father knows best dan dia menjadi patriarch, menjadi sentrum dari segala tafsir tentang kebenaran.

Dia akhirnya menjadi romo (rama, ayahanda, dalam konteks ini bukan pastor) yang bahasa tubuhnya, termasuk anggukan kecil, adalah sabda nonverbal yang siap ditafsir dan dilaksanakan. Ini seperti cerita seorang bekas menteri: jika dia meraih gelas minuman saat mendengarkan usulan maka itu berarti penolakan.

Tentang buku, catatan, dan kliping, sudah banyak yang mengumpulkan dan mengkajinya. Tetapi bagaimana dengan foto? Mestinya Sekretariat Negara, Antara, Pusat Informasi Kompas, dan Pusat Dokumentasi dan Analisa Tempo punya ribuan foto yang siap ditafsir. Saya tak tahu apakah TVRI menyimpan dokumentasinya dengan baik.

Video TVRI dan foto koran menampilkan hal yang tampaknya sederhana dari pidato ke pidato: kacamata dan arloji sang jenderal yang sering berganti. Maka orang awam membatin, “Gimana ya caranya beli? Kan nggak mungkin jalan-jalan ke toko?”

Kumpulan video TVRI pasti menampilkan seremoni yang layak tafsir. Tentang seorang raja yang dari periode ke periode berdiri semangkin dingin, menyambut antrean daripada tetamu yang akan berjabat tangan. Jarak yang tak bergaris antara dia dan tetamu menghadirkan pemandangan sama: tetamu harus membungkuk. Mirip saya menyalami orang-orang (tua).

Demikian pula foto-foto hadirin dalam banyak acara kepresidenen, yang karena tuntutan protokoler harus ngapurancang (mempertemukan tangan di depan atau bawah perut). Sopan sekaligus aman. Mempermudah pekerjaan paswalpres dalam mengawasi.

Itulah sebabnya foto Direktur Pelaksana IMF Michael Camdesus bersedekap ketika menyaksikan presiden menandatangani kesepakatan pada 15 Januari 1998. Adegan itu, seperti sebuah kapitulasi atau penyerahan diri seorang pemimpin — bahasa kasarnya: pengakuan keok.

Ada yang tersinggung, ada yang bersorak, terhadap foto itu. Alasan Camdessus di kemudian hari sangat menarik. Dia mengikuti ajaran ibunya, yaitu kalau sedang kikuk karena tidak tahu harus berbuat apa ya lipatlah tangan.

Foto-foto selalu menarik. Mirip kita mengamati foto kawan di Facebook. Maka ketika koran-koran mulai dicetak berwarna, rakyat pun sadar akan satu hal: pesawat telepon di meja kerjanya, di Bina Graha, ternyata berlapis emas.

Foto lain yang tak ada urusannya dengan warna adalah sepasang gading gajah di salah satu ruang rumahnya, Jalan Cendana. Ada rak hiasan di sana. Orang yang belum pernah ke sana akan menebak, tak adakah jendela di ruang itu?

Foto resmi kepresidenen edisi 1993, di Wikipedia Indonesia, menampilkan sosok yang berjarak, tak tersentuh. Rambut yang tak tertutup peci tampak memutih. Dalam usia 72 dia masih tampak gagah. Bandingkan empat tahun kemudian, akhir 1997, ketika krisis moneter mulai menghimpit Indonesia. Dia tampak menua sekali dan lelah. Makin banyak yang bersifat kritis terhadapnya, dan mulai terasa pembiaran oleh pihak tertentu terhadap arus yang menentang dan menantangnya.

Foto resmi kepresidenan adalah sebuah kewajaran di negeri mana pun. Menjadi aneh ketika makin banyak orang tak menyukainya, sehingga seorang seorang guru yang mengajar di alma maternya pun menyesal ketika harus bertemu wajah kepala negara yang sama tetapi berbeda edisi. Foto orang yang dia lihat saat dulu bersekolah.

Dan lihatlah, alangkah banyaknya foto mempelai di gedung resepsi yang gebyok atau backdrop pelaminannya tidak bisa menutupi foto presiden dan wakilnya. Seolah kemarin dan hari ini adalah sama saja. Padahal dari waktu ke waktu potret sang presiden berubah. Kesukaan maupun ketidaksukaan kita menghasilkan kesamaan: kebosanan untuk mengamati lebih jauh.

Itulah foto kepresiden yang secara berlebihan dianggap sebagai faktor penambah penduduk Indonesia. Jumlah mutakhir penduduk adalah data terakhir dari pemerintah plus foto presiden (karena saking banyaknya dan terus bertambah). Ngawur tapi menghibur.

Dia adalah tokoh. Penting pula.  Tak mungkin terlupakan. Video awal 80-an sampai pertengahan 90-an menampakkan seorang penguasa yang tak terbantahkan. Ingat bagaimana dia menyatakan akan menggebuk kaum dissident? Tidak meledak, ada senyum dan menahan tawa, tetapi dingin. Semburat kebengisan tergambar di sana.

Dia memang bukan Castro atau Ghaddafi yang kuat mengoceh, tetapi dalam gaya kebapakan dia tetap tak terbantahkan, terutama dalam pidato tanpa teks dan tanya-jawab. Dehemnya sebelum berkata-kata pun punya kekuatan. Inilah era monolog Butet Kertaradjasa dalam menirukan vokal maupun gesturnya menjadi katup pelepas orang-orang tertindas.

Ingatan kita tentang seseorang seringkali berupa gambar di benak. Visual sifatnya. Ingatan apa yang ada di benak Anda tentang dia? Foto resmi itu? Prangko? Atau foto yang lain?

Mari kita tunggu sebuah hasil riset foto terhadap potret Soeharto — ya, dialah yang saya maksud sejak tadi — lengkap dengan tafsiran subyektifnya. Termasuk foto-foto yang humane tentang dia. Tentu kita juga harus kritis bahwa foto tunggal, satu versi pula, hanyalah hasil pembekuan sebuah peristiwa. Tanpa memahami konteks kita bisa tergelincir dalam menafsir.

Entahlah siapa yang akan melakukan riset foto. Harapan saya sih Anda. :)

Sekeluar dari ruang resepsi menuju parkiran, kami diikuti seorang pengasong foto. Kami terburu-buru karena masih gerimis. “Beli dong,” katanya kepada istri saya. “Ayo dong Bu,” katanya kepada seorang ibu yang menumpang kami. Masih gerimis. Kami terburu. Segera masuk ke mobil. “Beli dong,” masih terdengar suara itu.

Ibu yang bersama kami akhirnya tak tega. Entah berapa yang dia keluarkan. Penawaran terakhir yang saya dengar sih Rp 50.000 untuk tiga lembar foto ukuran 5R, masing-masing disertai film negatif. “Nggak tega aku, Jadi kepikiran anak-anakku nyari makan juga susah,” kata ibu itu.

Bukan hal baru. Tukang foto dadakan selalu ada di seminar dan wisuda. Mereka bermain di area luar, depan pintu masuk. Itu wilayah aman, termasuk bagi ojek payung. Tak ada alasan bagi petugas keamanan acara untuk menghalau — kecuali security-nya pejabat dan orang kaya yang selalu memperluas wilayah steril.

Bukan hal baru, tapi untuk perhelatan nikah seperti di Taman Mini Indonesia Indah itubaru saya jumpai Sabtu malam lalu. Perlu kegigihan karena mereka cukup boros jepretan. Setiap tamu setidaknya butuh dua kali — padahal memakai film. Baterai kering pemasuk setrum lampu kilat tampaknya cukup.

Saya tak sempat mencari tahu lebih jauh. Sama seperti umumnya blog, yang ada hanyalah tulisan berjarak. Miskin fakta, kaya tafsir — tanpa pendalaman dan pendekatan terhadap manusia. Maka saya pun hanya berandai-andai.

Tim fotografer penuh inisiatif itu saya amati terdiri dari tiga orang. Yang terluput dari amatan saya adalah peran runner, yang harus membawa film terpakai ke minilab terdekat, di tengah hujan deras.

Entahlah bagaimana pembagian tugasnya. Yang pasti dalam satu setengah jam semua foto harus sudah jadi. Oh itu bukan masalah. Teknologi memberi jalan keluar.

Ada yang lebih menarik: mencocokkan wajah orang yang keluar dari ruang dengan puluhan foto yang terbungkus plastik. Jangan sampai dalam paket terjadi pertukaran, Pak A bersama Nona X, dan Bu Z bersama Pak B. Si tertukar mungkin tak bermasalah, tetapi pasangannya yang kurang berkenan.

Fotografi lama, yang nondigital, bukan untuk “seni-senian”, ternyata masih laku. Ini soal “kahanan” dan kesesuaian dengan pasar. Ini serupa jepretan Polaroid di taman hiburan. Jangan-jangan memang layak simpan padahal Anda tak ada ikatan emosional dengan pemotretnya.

Saya tak habis pikir soal foto-foto yang tak laku. Kalaupun dibuang mungkin juga tak bermanfaat bagi yang menemukan. Suatu hari akan ada mahasiswa seni rupa, atau blogger iseng sok kreatif, yang “membingkaikan makna” terhadap foto-foto tak laku itu lantas memamerkannya.

Barangnya sama. Cuma foto-foto tak laku. Tetapi di tangan orang sekolahan yang “lebih berkonsep”, foto-foto itu akan mendapatan ruang dialog baru. Ruang yang mungkin amat jauh dari jelajah kepentingan si pemotret.

Saya tak tahu sekarang ini berapa ongkos bikin spanduk untuk warung tenda. Dua belas tahun lalu (ya!), seorang penjual sari laut mengeluarkan Rp 200.000 untuk kain rentang yang tingginya sekitar satu meter (atau 90 cm?) dan panjangnya empat meter. Itu pun tak jadi dalam sehari. Sekarang dengan cetak digital, spanduk (plastik) yang berukuran sama cuma berongkos Rp 72.000 ribu –– biaya per meter perseginya Rp 18.000.

Plastik lebih kaku tapi kedap air. Usia pakainya, untuk luar ruang dengan tinta murah, bisa enam bulan. Karena ini negeri pemulung, plastik bekas spanduk itu selalu ada yang memanfaatkan. Misalnya untuk alas tikar.

Baiklah ini soal kemajuan teknologi. Apapun, kalau massal, dan kompetisinya ketat, akan memurah. Tapi saya kehilangan sesuatu: sentuhan tangan berupa gambar dan tulisan.

Sebagian besar gambar-gambar pada spanduk kain itu tak mencontoh buku grafis apalagi sumber di internet. Untuk tipografi pun demikian. Paling banter mencontoh “buku letter” murah meriah yang oleh penyusunnya dikerjakan penuh percaya diri karena mengabaikan semua teori tipografi ala sekolahan.

Saya kehilangan tapi tak saya ratapi. Saya hanya mencoba mengapresiasi sebelum itu semua punah. Sama seperti terhadap baliho bioskop yang wajah aktor dan aktrisnya tak jarang mengundang tebakan.

Para pembuat spanduk dan baliho secara manual itu juga berhak menyebut diri artis. Kalau istlah artis kadung disalahkaprahkan dengan bintang hiburan yang berkilau, maka bolehlah mereka menyebut diri seniman.

Di Yogya dulu ada “ahli papan nama dan letter”, namanya Potho. Pintu truk pun bisa dia tulisi dengan rapi, memakai cat, dan awet pula. Saya tak tahu bagaimana sekarang bisnis Potho dan lainnya, karena stiker hasil cetak digital dan stiker potong hasil olahan pisau plotter kian murah.

Tentang istilah “artis”, ada kawan saya, seorang desainer grafis, yang lebih suka kata “artist“. Menurutnya artinya beda. Antara lain ya tersebab konotasi itu. Dulu malah ada teman saya yang bingung untuk membedakan “artis” dan “aktris”. :)

Bonus: untuk hasil karya seniman pada bak truk, lihat Pesanlewat.com

Jadi, apa sebetulnya yang kita butuhkan dari pagar halaman depan rumah kita? Misalkan perda tak mengaturnya, mungkin kita semua akan membangun pagar bumi yang tinggi mirip beberapa kota lama yang banyak saudagarnya. Setiap rumah adalah benteng dalam wujud fisik. Orang luar maupun penghuni harus saling intip.

Tengoklah sekitar. Bahkan maaf, mungkin juga rumah Anda. Pagar besi anyam BRC pun kita pasangi lembaran plastik. Terserah orang bilang itu mika, “piber”, atau polikarbonat, tapi intinya adalah kita menyukai pelapis pagar setengah tembus pandang itu.

Kita punya alasan utama: privasi. Tak enak bila kehidupan di balik pagar tampak dari jalan. Yang saya sebut kehidupan bukan cuma orang bersila dengan hotpants tetapi juga kursi tamu dan TV — bahkan mobil.

Setelah privasi, alasannya adalah keamanan. Yang termasuk dalam keamanan adalah kenyamanan karena menyangkut pengamen dan pencari sumbangan yang memprioritaskan pintu rumah yang terbuka. Pintu terbuka akan lebih terlihat jika tak dihalangi pagar bertabir.

Alasan lain? Umumnya rumah berhalaman sempit sehingga jarak pintu atau jendela dengan jalan kadang cuma dua meter. Tapi bukankah sejak dulu pun banyak rumah begitu, mengapa penghuni tak perlu memasang tabir pagar?

Sekarang desain pagar yang bagus di atas kertas pun akhirnya akan dimakan tabir. Mestinya sejak awal tukang las tak perlu repot, cukup membuat rangka pagar sederhana dengan sekian lubang sekrup.

Sebetulnya solusi tetap ada. Bangunlah pagar tembok sesuai ketentuan, tetapi lubangnya di bawah. Pelintas yang ingin melongok ke dalam harus jongkok atau merangkak.

Pagar-pagar di rumah kita adalah cerminan sosial kehidupan suatu wilayah. Dulu rumah orang “miskin” di kampung dan desa tak berpagar. Sekarang hanya orang makmur di cluster tertentu yang berani tak berpagar. Satpam, anjing, dan alarm siap menjaga. Bila perlu ditambah pagar virtual dari dukun.

Saya teringat komentar Fickry tahun lalu ketika saya memposting jambu air. Di Canberra, katanya, rumah tak boleh berpagar. Hasilnya “pekarangan sarat warna“.

Di sini? Sepatu dan sandal hilang duluan. Kucing tetangga lebih leluasa masuk-keluar. Tapi arsitektur mestinya bisa memberi solusi.

Foto Nukman Luthfie, salah satu pesohor dalam jagat online Indonesia, di Facebook tadi pagi bisa ditimbang dari beberapa sisi. Timbangan terhadap hasil jepretan kamera saku saya di tempat terbuka, tanpa bingkai acara “dalam rangka”, itu bisa diringkas menjadi tiga hal.

Pertama: hanya guyon komunal. Tapi komunal yang bagaimana karena karena dalam jejaring sosial teman dia belum tentu teman saya, begitu juga sebaliknya. Meskipun berada di jejaring kecil yang sama, kesan dan opini setiap orang bisa berbeda-beda, apalagi kalau kebun binatangnya berlainan.

Yang kedua: privasi semakin menipis. Tanpa aktif dalam sebuah layanan online pun seseorang bisa terpampang, dikenali, dan dikomentari oleh orang lain — apalagi jika dia aktif. Ini jelas mengerikan jika orang sampai nyaris tak punya kehidupan pribadi. Celakanya, yang namanya komentar seringkali di luar kontrol si terpotret. Istilah para aktivis sebuah portal: “merusuh”. Komentar melenceng dari konteks.

Nah inilah soal yang ketiga: adalah hak Nukman dan setiap orang, termasuk saya, untuk berkeberatan terhadap pemuatan foto diri yang tak cocok di hati. Apalagi UU Hak Cipta mengatur hal itu (misalnya: pasal 20, pasal 21, pasal 22).

Untuk soal kedua dan ketiga, sejauh saya merasa, aman saja. Nukman tahu kalau saya foto setelah kami bersirobok di trotoar, bahkan dia bilang, “Entar diposting di status ya.” Dia pun ber-hehahehe dalam komentarnya.

Memang, bagi yang tak mengenal kami, teks dalam foto itu kejam. Nukman saya jadikan orang yang penting tapi secara situasional mengganggu kepentingan saya. Itu hanya gurauan, karena yang terjadi tidak sesengak itu. Kami sudah lama saling mengenal.

Bagaimana jika saya menjepret Nukman secara diam-diam, dengan latar kejadian dia bukan sedang mengantar anak ke sekolah, lantas saya membuat teks foto tanpa semana-mena, pokoknya merugikan dia? Tentu saya harus mencabut foto, menemui dia untuk meminta maaf, sambil mencari pengacara (untuk mendamaikan).

Kalau bicara pemuatan foto di layanan online, sebetulnya tak hanya terjadi pada Nukman. Banyak bloggers mengalaminya dan “harus menerima” karena alasan “guyon komunal”. Ndoro Kakung termasuk langganan saya. Sejauh ini dia mengalah sekaligus terhibur (mungkin malah ketagihan), dan tidak memerkarakan saya — untuk kemudian membalasnya. Maklumlah dia seteru mesra saya. Ralat: tepatnya, saya seteru bagi dia.

Lantas di mana batas kepantasan pemuatan foto orang lain dalam media jejaring sosial? Selama ini kita memakai standar ganda dan prinsip yang sifatnya kasuistis (terhadap si A bisa, terhadap si B berhat-hati).

Tentu dalih “privacy is so yesterday” dan “jangan bergaul kalau gak mau diusili” tidak cukup. Barangkali tip ini bisa menjadi katup pengaman: jangan sampai menistakan orang, kalaupun dia tampak lucu harus tetap keren. Syukur jika keluarganya ikut senang. Foto seseorang ngiler selagi tidur tentulah tak menyamankan siapapun yang melihat, terutama si terfoto.

Menurut Anda?

Sayang tak ada yang saya tanya, siapa yang memetik buah kelapa di tikungan itu. Mestinya sih ada. Setidaknya ada yang memungut kalau jatuh. Lebih dari itu, toh tamannya terawat. Kelapa tak dibiarkan mengering sampai jatuh sendiri atau dibiarkan jadi santapan bajing.

Memang soal kelapa. Tapi saya tidak bicara soal kampung biasa. Ini kampung besar bernama Jakarta. Ada kawasan tertentu yang hijau dan teduh. Misalnya di Kebayoran Baru yang ada kelapanya tadi. Itu di seberangnya kawasan bisnis Blok M, Jakarta Selatan. Di sekitar Taman Langsat juga teduh, sehingga mobil yang terparkir di sana sering kena tahi burung.

Sebagian Menteng juga begitu. Nyaman bagi pejalan kaki. Bedanya, Menteng dirancang oleh tim arsitek Belanda (P.A.J. Mooijn), sedangkan Kebayoran Baru oleh tim arsitek Indonesia (Mohamad Soesilo, murid Thomas Karsten).

Jadi, langsung ke pokok tujuan, saya mengimpikan seluruh kota dan semua kota hijau dan teduh seperti kawasan makmur? Ya. Harus. Tidak persis plek, tetapi spiritnya sama. Memang sih, banyak kantong wilayah yang di banyak kota yang kerontang, hanya berisi beton. Tetapi mestinya bisa. Bagaimana caranya, tentu saya tidak tahu karena saya bukan penguasa wilayah yang bisa menggerakkan para ahli nan cerdik lagi cendekia — syukur bila jenaka.

Demikian pula halnya dengan pembangunan kawasan baru untuk kelas sosial-ekonomi apapun. Harus teduh dan hijau. Kota yang baik adalah kota yang ramah untuk pejalan kaki. Memang kita hidup di negeri tropis yang panas. Tidak mungkin sesejuk negeri maju di belahan subtropis dan yang lebih dingin. Tetapi justru itu tantangannya, bukan? Singapura juga panas. Batam juga panas. Tetapi nyatanya berbeda. :D

Jalan kaki yang menyamankan warga bukan sekadar persoalan tersedianya trotoar, karena hal itu mensyaratkan banyak hal yang memang kompleks. Badan jalan dan bahu jalan hanyalah muara dari sejumlah soal: dari kualitas perilaku pengguna jalan, kebijakan tata ruang, manajemen sampah, sampai persoalan ekonomi (dari kaki lima sampai kafe tanpa parkiran). Oh ya, tentu juga soal kejahatan dan gangguan jalanan, dari penodong dan pemabuk sampai penebar ranjau paku.

Tahun ini ada 244 pilkada (tujuh pemilihan gubernur, 237 pemilihan bupati/wali kota — kalau dipukul rata, dalam seminggu di Indonesia ada 4-5 hari pencoblosan eh pencontrengan!). Kalau masing-masing kandidat menggunakan layanan internet untuk komunikasinya, maka kita akan dapat memantau siapakah yang menjanjikan terwujudnya kota yang ramah bagi pejalan kaki. Janji dalam kemasan pesan yang mudah dicerna. Setidaknya janji untuk sebagiah wilayah kota sebagai rintisan proyek percontohan, selama lima tahun pertama menjabat.

Tanpa janji untuk mempernyaman pejalan kaki, para kandidat pilkada hanya jualan pil kadal. Bagaimana dengan para tuan dan nyonya di legislatif daerah? Marilah kita percaya bahwa mereka semua adalah orang-orang pintar berpandangan maju.  Nah, warga yang tidak pintar seperti saya hanya bisa membayangkan sebuah award bernama Kota Terbaik untuk Pejalan Kaki.

Saya baca di Koran Tempo, bahwa Ketua Fraksi Golkar di DPR-RI Setya Novanto menyatakan pihaknya setuju Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional, dengan syarat Soeharto juga diberi gelar serupa. Setya mengingatkan, Gus Dur dulu menzalimi partainya karena mengusulkan pembubaran Golkar.

Ada dua hal yang harus dicermati. Pertama: saya tak menggunakan kutipan langsung, sehingga bisa saja nuansanya tak lengkap. Kedua: saya tak tahu itu pendapat pribadi Setya atau Golkar.

Bagaimana kalau pernyataan Setya juga merupakan suara partai? Tak penting bagi saya. Dengan atau tanpa gelar pahlawan, Gus Dur tetaplah tokoh dan hero bagi banyak orang Indonesia.

Pengakuan formal bukanlah segalanya untuk seorang Gus Dur. Dia terlalu besar untuk sekadar diberi gelar resmi oleh pemerintah. Bahkan secara pribadi saya menganggap kalau pengakuan terhadap kebesaran seorang Abdurrahman Wahid hanya dibuktikan dengan penamaan jalan raya, maka itu belum seberapa. Bisa-bisa itu cuma menghilangkan jejak lama toponimis sebuah wilayah jika pemilihan ruas jalannya tak tepat.

Maaf jika pendapat saya menyinggung perasaan Anda dan bahkan keluarga Gus Dur. Tiada niat saya merendahkan almarhum. Justru karena dia terlalu besar maka formalisme yang hanya formalisme bisa mengerdilkannya. Bagi saya lebih utama merawat spirit Gus Dur tentang demokrasi, pluralisme, dan humanisme.

Saya pribadi tak mengenal Gus Dur. Memang pernah beberapa kali bersua, itu pun karena tugas jurnalistik ketika dia belum menjadi presiden. Satu hal yang saya pegang, bahwa setiap ucapannya — meskipun ada bukti dan dia siap mempertanggungjawabkannya — tidak asal saya kutip padahal sangat layak kutip. Tanpa pemahaman terhadap konteks, maka ucapannya bisa membuat pihak lain meradang dan menimbulkan kontroversi.

Terlalu banyak cerita tentang Gus Dur. Biarlah itu menjadi khazanah khalayak. Tapi saya ingat, ketika kemampuan matanya masih memungkinkan, di kantor PBNU (bangunan versi lama) Gus Dur masih melakukan hal mengasyikkan seperti yang dilakukan ayah saya: membaca koran lalu memotong sendiri untuk kliping. Kadang dia bercanda, tanpa tatap muka, dengan beberapa petugas kantor yang tak berada di depan mejanya.

Gus Dur dengan segala keanehannya, yang kadang memang menjengkelkan, tetap saya kagumi. Dia bukan manusia sempurna — begitu pula kita. Masa-masa Gus Dur masih sehat mata dan raganya adalah ketika dia menulis “serius” untuk Prisma dan LP3ES. Kolomnya untuk Tempo dan Kompas juga mengesankan.

Barusan saya baca, pengasuh Tebuireng K.H. Salahuddin Wahid meminta peziarah lebih rasional, tak usah mengambil gumpal tanah pusara Gus Dur (untuk diserap khasiatnya). Tentang ini saya ingat bahwa Gus Dur, dalam sebuah buku terbitan LP3ES (saya lupa judulnya), pernah menyinggung soal esoterisme dalam tradisi pesantren. Kalau tak salah dia sempat mencontohkan kyai sakti yang bisa melompati (atau merubuhkan?) pohon kelapa.

Gus Dur adalah salah satu tokoh NU yang membawa keluar pesantren ke kancah urban dan ilmiah, antara lain melalui media dan proyek Friedrich Naumann Stiftung/LP3ES. Tulisan awalnya di Kompas pada 70-an hanya mencantumkan “pengajar di Pesantren Tebuireng”. Gelar “K.H.”, seingat saya belum ada waktu itu (oh ya berhaji tahun 80-an kalau tak salah — ditemani Walkman berisi lagu Mozart dan Beethoven). PDAT pasti menyimpan foto Gus Dur muda yang berkaos Voice of America.

Tentang sosok visual Gus Dur, baiklah saya berterus terang justru dengan kekaguman. Foto-foto dia yang beredar dan belakangan digandakan untuk aneka keperluan, apalagi setelah kesehatannya menurun, bukanlah foto yang secara fisik gagah. Bukan foto-foto yang sesi pemotretannya dirancang dengan kesadaran pencitraan diri yang mengarah ke penciptaan aura. Tapi rakyat Indonesia tak peduli itu. Aura ada di benak dan hati khalayak. Lebih utama spirit di balik raga Gus Dur.

Di situlah saya menemukan makna kharisma. Di sisi lain, foto dari kantor berita asing tentang suasana Istana ketika Gus Dur dimakzulkan, terutama peci di atas tumpukan barang, itu tak mengurangi auranya: dia tetap rakyat dan bagian dari rakyat. Dia tampak humane.

Gus Dur itu sangat multidemensional sekaligus membingungkan. Indonesia kehilangan dia — dengan maupun tanpa gelar pahlawan dari pemerintah, dengan maupun tanpa pengabadian nama untuk jalan. Perbendaharaan kata kita seperti cupul untuk menggambarkan dia. Biarlah sejarah mencatat apa saja kata orang banyak tentang dia.

© Ilustrasi: tidak diketahui